Douglas Husak (2004, 215) menyatakan bahwa prinsip ultimum remedium, yang disebutnya dengan the last resort principle, “does not render assistance to sentencing authorities about whether to punish a particular individual whose conduct has already been criminalized, but offers guidance to legislators about whether a type of conduct should be criminalized in the first place.” Dengan demikian, ultimum remedium merupakan pedoman bagi legislator, bukan bagi penegak hukum seperti dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP. Ketika UU sudah menentukan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, ultimum remedium tidak memberikan alasan bagi penegak hukum untuk tidak menerapkan ketentuan pidana tersebut.
Husak tidak sendiri. Sederet pengarang lain menegaskan ultimum remedium, atau ultima ratio, sebagai prinsip pemidanaan yang digunakan oleh legislator. Misalnya saja, Nils Jareborg (2005), Bengoetxea (2013), Lukácsi (2022), Lahti (2022), Jareborg (2005), dan Lamond (2018).
Dalam Komunikasinya tahun 2011 (COM(2011) 573 final 2011), European Commission menyatakan bahwa untuk menjabarkan penerapan ultima ratio, para legislator perlu menganalisa apakah respon selain hukum pidana, misalnya sanksi administratif, telah mencukupi atau tidak untuk mendorong penaatan (compliance). Apa yang diterangkan oleh Komunikasi EC di atas disebut oleh Melander (2013, hlm. 52-53) sebagai the outer dimension of ultima ratio, pandangan eksternal dari ultimum remedium, yang digunakan oleh legislator dengan membandingkan efektivitas sanksi pidana dengan sanksi non pidana. Dengan demikian, ketika sanksi pidana dibandingkan dengan sanksi non-pidana, maka perbandingannya terjadi di tingkat legislasi, bukan di tingkat penerapan hukum oleh penegak hukum.
Lebih penting lagi, Jareborg (2005) menyatakan bahwa penentuan apakah diperlukan kriminalisasi atau tidak atas sebuah perbuatan didasarkan pada karakter perbuatannya (penal value). Berbeda dari pandangan ini, Pasal 613 ayat (3) KUHP justru menafsirkan ultimum remedium secara tidak masuk akal: dasar untuk tidak menerapkan sanksi pidana bukanlah karena perbuatan tidak layak dipidana, tetapi karena sanksinya diatur di dalam UU non pidana.
Penutup
Apabila serius menghormati UU, pemerintah perlu betul-betul memikirkan bagaimana penegakan hukum pidana Karhutla di tengah batasan yang dibuat Pasal 613 ayat (3) KUHP. Kita tidak dapat menganggap ketentuan ini tidak ada. Barangkali, salah satu cara mengatasi hambatan hukum ini adalah melalui Perppu, yang menerangkan bahwa Pasal 613 ayat (3) KUHP hanya diterapkan terbatas pada contoh UU administratif yang disebut di dalam Penjelasan pasal tersebut.
Lebih dari itu, ada langkah mendesak lain untuk dilakukan yaitu penghapusan Pasal 613 ayat (3) KUHP. Tidak ada alasan untuk mempertahankan sebuah ketentuan yang sepertinya didasarkan pada miskonsepsi.
Dalam tulisannya, Sdr. Aries mengusulkan adanya perubahan UU, yang memasukkan sanksi pidana dalam UU Lingkungan ke dalam UU Tindak Pidana Ekonomi. Meskipun perlu dipertimbangkan, ajakan ini mensyaratkan dua hal. Pada satu sisi, adanya keterbukaan untuk melibatkan ahli hukum sektoral karena merekalah yang paham sejarah dan alasan pembentukan ketentuan pidana di dalam UU non pidana. Pada sisi lain, adanya kemauan membaca berbagai literatur hukum dengan lebih baik, serta kemampuan berpikir kritis. Saya tidak yakin kedua syarat ini telah terpenuhi.
*) Andri G. Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan dan Direktur Center for Environmental Law and Climate Justice (CELCJ) FH UI
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
