Beberapa waktu lalu, saya menulis sebuah opini dengan judul “Karhutla dan Kemunduran Penegakan Hukum” (Kompas, 20 September 2026). Tulisan tersebut memberikan kritik terhadap Pasal 613 ayat (3) KUHP, yang berbunyi “[d]alam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.” Ketentuan ini meminta agar sanksi pidana yang ada di dalam UU non-pidana diterapkan setelah sanksi administratif, pembinaan, atau sanksi non pidana lainnya diterapkan. Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa ketentuan KUHP memiliki potensi besar untuk menghambat penegakan hukum lingkungan, termasuk untuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ini adalah sebuah kemunduran, karena selama ini penegakan hukum pidana Karhutla tidak pernah mempersoalkan apakah terdakwa telah dikenakan sanksi administratif sebelumnya.

Tulisan tersebut dibantah oleh Sdr. Albert Aries dalam tulisannya “Karhutla Kejahatan Ekonomi atau Administrasi?” (Kompas, 30 September 2026). Bantahan tersebut pada dasarnya hendak menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana atas Karhutla, yang saat ini sedang dilakukan, dapat tetap dijalankan tanpa terganggu Pasal 613 ayat (3) KUHP. Setidaknya terdapat tiga alasan yang dikemukakan untuk pandangan ini. Pertama, Pasal 613 ayat (3) KUHP ditujukan bagi pembuat UU, bukan bagi penegak hukum. Dengan cara seperti ini, Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak menghambat proses penegakan hukum pidana atas kejahatan lingkungan. Kedua, Pasal 613 ayat (3) KUHP hanya diberlakukan apabila tindak pidana yang diatur dalam UU sektoral juga merupakan pelanggaran administratif yang dikenakan sanksi administratif menurut UU yang sama. Dengan cara ini, pembakaran lahan tetap dapat dipidana karena UU sektoral hanya memuat ancaman pidana bagi perbuatan ini, tanpa adanya sanksi administratif. Ketiga, Pasal 53 ayat (2) KUHP mengharuskan hakim mengutamakan keadilan apabila terjadi benturan antara keadilan dan kepastian hukum. Karena dalam konteks lingkungan keadilan ini cukup sering diterjemahkan sebagai in dubio pro natura, jika ragu pilihlah alternatif yang pro lingkungan, maka pemidanaan terhadap kejahatan lingkungan dapat tetap dilakukan. Alasan-alasan tersebut perlu diperiksa satu per satu.
Pasal 613 ayat (3) KUHP untuk Pembuat UU?
Pandangan bahwa Pasal 613 ayat (3) KUHP ditujukan bagi pembuat UU, dan bukan penegak hukum, tidaklah sesuai dengan fakta. Ketentuan ini menggunakan kata “penerapan”, yang lebih tepat dipahami dalam konteks penegakan hukum, bukan dalam konteks pembuatan peraturan.
Selain itu, dalam sosialisasi KUHP dan KUHAP, Wakil Menteri Prof. Hiariej secara tegas menyatakan “[k]arena KUHP dan UU Penyesuaian Pidana ini satu kesatuan saya minta dan titip betul kepada aparat penegak hukum, tolong baca betul-betul pasal [sic!] 613 ayat 3” (Pasal 613 KUHP Jadi Kunci, Penegak Hukum Diminta Utamakan Sanksi Administratif,” hukumonline.com, 6 Mei 2026). Bahkan, pemerintah sendiri menganggap Pasal 613 aya (3) KUHP adalah pedoman dalam penegakan hukum, bukan pembuatan UU.
Pasal 613 ayat (3) KUHP Hanya untuk Pelanggaran Administratif?
Argumen Pasal 613 ayat (3) KUHP hanya berlaku apabila sebuah pelanggaran diancam dengan sanksi pidana sekaligus sanksi administratif adalah pandangan yang tidak akurat. Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak memuat syarat adanya dua ancaman sanksi tersebut.
Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak hanya menyebut sanksi administratif sebagai alternatif dari sanksi pidana, tetapi juga pembinaan dan sanksi non pidana lainnya. Mengingat kemungkinan pembinaan dan sanksi lainnya selalu terbuka dan dapat dilakukan, sangat mungkin bahwa sanksi pidana pada akhirnya memang selalu dijatuhkan belakangan setelah sanksi lainnya.
Penulis bukan sedang membenarkan penerapan sanksi pidana yang terlalu mudah. Sebaliknya, penerapan pidana secara membabi-buta perlu dihentikan dan diubah. Namun, materi norma Pasal 613 ayat (3) KUHP adalah perubahan yang keliru dan berbahaya bagi penegakan hukum. Alih-alih membunuh tikusnya, dengan melakukan penyisiran dan perubahan pada ketentuan pidana bermasalah di dalam UU non pidana, Pasal 613 ayat (3) KUHP justru membakar lumbungnya, dengan membuat sanksi pidana dalam UU non pidana tidak dapat diterapkan, hanya karena sanksi tersebut tidak diatur dalam UU pidana.
Jika Pasal 613 ayat (3) KUHP benar-benar ditujukan untuk mengatasi konkurensi antara sanksi administratif dan sanksi pidana, terdapat alternatif rumusan yang lebih jelas. Misalnya, “apabila sebuah tindak pidana pada saat yang sama diancam dengan sanksi administratif, maka penerapan sanksi administratif didahulukan daripada sanksi pidana.”
In Dubio Pro Natura?
Menafsirkan keadilan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP sebagai in dubio pro natura, secara implisit berarti bahwa pemidanaan atas kejahatan lingkungan dapat tetap dilakukan, meskipun terdapat ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHP. Penulis menolak tegas penafsiran ini.
Di dalam hukum pidana terdapat dua prinsip yang tidak dapat dilupakan: lex certa dan lex stricta. Prinsip ini meminta ketentuan pidana ditulis sejelas mungkin, dan tidak memperbolehkan penafsiran berdasarkan analogi. Prinsip ini juga meminta agar ketika terjadi ketidakjelasan ketentuan, penafsiran harus dibuat untuk menguntungkan terdakwa (Payam Akhavan: 2022, hlm. 49; Shahram Dana: 2009, hlm. 864-65). Penggunaan in dubio pro natura dapat berarti sanksi pidana diterapkan berdasarkan penafsiran analogi. Ini berbahaya. Bagi saya, keadilan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP haruslah diletakkan dalam kerangka lex certa dan lex stricta. Artinya, mengingat Pasal 613 ayat (3) KUHP menimbulkan ambiguitas hukum, maka keadilan mengarahkan kita pada tidak dapat dilakukannya pemidanaan, bukan sebaliknya.
Lebih dari Sekedar Regresi
Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak hanya akan menciptakan regresi penegakan hukum lingkungan. Ada hal lain yang lebih mendasar. Pasal ini mengandung dua kesalahan konseptual.
Pada satu sisi, terdapat kemungkinan kekeliruan dalam memahami administrative penal/criminal law. Konsep ini dipahami oleh beberapa pihak, termasuk Prof. Hiariej dan Aries, sebagai “UU Administratif yang bersanksi pidana.” Apabila ditelusuri dalam literatur Eropa Kontinental, konsep ini lebih merupakan sanksi administratif yang bersifat menghukum, dan bukan sanksi pidana seperti yang kita kenal.
Ulrich Sieber (2018, hlm. 302-303), misalnya, menerangkan bahwa sanksi dalam administrative penal law dijatuhkan oleh pejabat administratif, bukan oleh pengadilan; tidak boleh berupa pemenjaraan; sebagian besar berbentuk denda administratif; dan tidak menghasilkan catatan kriminal bagi pelakunya. Dalam konteks hukum Indonesia, ini adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana.
Pada sisi lain, ada pula masalah karena ultimum remedium, pidana sebagai obat terakhir, diterapkan khusus untuk administrative penal law. Mengapa bermasalah?
Douglas Husak (2004, 215) menyatakan bahwa prinsip ultimum remedium, yang disebutnya dengan the last resort principle, “does not render assistance to sentencing authorities about whether to punish a particular individual whose conduct has already been criminalized, but offers guidance to legislators about whether a type of conduct should be criminalized in the first place.” Dengan demikian, ultimum remedium merupakan pedoman bagi legislator, bukan bagi penegak hukum seperti dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP. Ketika UU sudah menentukan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana, ultimum remedium tidak memberikan alasan bagi penegak hukum untuk tidak menerapkan ketentuan pidana tersebut.
Husak tidak sendiri. Sederet pengarang lain menegaskan ultimum remedium, atau ultima ratio, sebagai prinsip pemidanaan yang digunakan oleh legislator. Misalnya saja, Nils Jareborg (2005), Bengoetxea (2013), Lukácsi (2022), Lahti (2022), Jareborg (2005), dan Lamond (2018).
Dalam Komunikasinya tahun 2011 (COM(2011) 573 final 2011), European Commission menyatakan bahwa untuk menjabarkan penerapan ultima ratio, para legislator perlu menganalisa apakah respon selain hukum pidana, misalnya sanksi administratif, telah mencukupi atau tidak untuk mendorong penaatan (compliance). Apa yang diterangkan oleh Komunikasi EC di atas disebut oleh Melander (2013, hlm. 52-53) sebagai the outer dimension of ultima ratio, pandangan eksternal dari ultimum remedium, yang digunakan oleh legislator dengan membandingkan efektivitas sanksi pidana dengan sanksi non pidana. Dengan demikian, ketika sanksi pidana dibandingkan dengan sanksi non-pidana, maka perbandingannya terjadi di tingkat legislasi, bukan di tingkat penerapan hukum oleh penegak hukum.
Lebih penting lagi, Jareborg (2005) menyatakan bahwa penentuan apakah diperlukan kriminalisasi atau tidak atas sebuah perbuatan didasarkan pada karakter perbuatannya (penal value). Berbeda dari pandangan ini, Pasal 613 ayat (3) KUHP justru menafsirkan ultimum remedium secara tidak masuk akal: dasar untuk tidak menerapkan sanksi pidana bukanlah karena perbuatan tidak layak dipidana, tetapi karena sanksinya diatur di dalam UU non pidana.
Penutup
Apabila serius menghormati UU, pemerintah perlu betul-betul memikirkan bagaimana penegakan hukum pidana Karhutla di tengah batasan yang dibuat Pasal 613 ayat (3) KUHP. Kita tidak dapat menganggap ketentuan ini tidak ada. Barangkali, salah satu cara mengatasi hambatan hukum ini adalah melalui Perppu, yang menerangkan bahwa Pasal 613 ayat (3) KUHP hanya diterapkan terbatas pada contoh UU administratif yang disebut di dalam Penjelasan pasal tersebut.
Lebih dari itu, ada langkah mendesak lain untuk dilakukan yaitu penghapusan Pasal 613 ayat (3) KUHP. Tidak ada alasan untuk mempertahankan sebuah ketentuan yang sepertinya didasarkan pada miskonsepsi.
Dalam tulisannya, Sdr. Aries mengusulkan adanya perubahan UU, yang memasukkan sanksi pidana dalam UU Lingkungan ke dalam UU Tindak Pidana Ekonomi. Meskipun perlu dipertimbangkan, ajakan ini mensyaratkan dua hal. Pada satu sisi, adanya keterbukaan untuk melibatkan ahli hukum sektoral karena merekalah yang paham sejarah dan alasan pembentukan ketentuan pidana di dalam UU non pidana. Pada sisi lain, adanya kemauan membaca berbagai literatur hukum dengan lebih baik, serta kemampuan berpikir kritis. Saya tidak yakin kedua syarat ini telah terpenuhi.
*) Andri G. Wibisana, Guru Besar Hukum Lingkungan dan Direktur Center for Environmental Law and Climate Justice (CELCJ) FH UI
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

















