Pengakuan terhadap keberadaan norma hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) tidak serta-merta membenarkan pemidanaan. Ada tiga persoalan yang harus dibedakan: apakah suatu norma benar-benar hidup, apakah norma itu memenuhi syarat sebagai tindak pidana adat, dan apakah seseorang terbukti melanggarnya. Keberadaan norma tidak otomatis membenarkan penetapan larangan pidana, apalagi membuktikan kesalahan seseorang.
Pembedaan ini penting dalam membaca Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat. Keduanya mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus menetapkan batas penerapannya.
Persoalannya bukan sekadar apakah negara mengakui adat, melainkan bagaimana pengakuan tersebut dijalankan tanpa mengorbankan kepastian hukum dan hak asasi manusia. Sebab, ketika norma adat menjadi dasar pemidanaan, negara tidak cukup hanya mengakui keberadaannya. Negara juga harus memastikan kelayakan norma, kejelasan larangan, dan keadilan penerapannya.
Norma yang Hidup Belum Tentu Layak untuk Mempidana
Hukum adat memiliki fungsi sosial yang patut dihormati. Ia mengatur hubungan antaranggota masyarakat, menyelesaikan perselisihan, dan memulihkan keseimbangan sosial. Pengakuannya memungkinkan hukum negara lebih responsif terhadap keragaman masyarakat.
Namun, keberadaan sosial suatu norma berbeda dari kelayakannya sebagai dasar pemidanaan. Norma yang diwariskan turun-temurun belum tentu diterima secara setara oleh seluruh anggota komunitas.
Kepatuhan dapat lahir dari keyakinan bersama, tetapi juga dari tekanan sosial dan ketimpangan kekuasaan. Karena itu, penetapan tindak pidana adat tidak semestinya hanya bertumpu pada usia tradisi atau pendapat tokoh adat. Pengalaman kelompok yang kurang terwakili, termasuk perempuan dan pihak yang berpotensi dirugikan, perlu diperhitungkan. Tujuannya bukan mempertentangkan adat dengan hak asasi manusia, melainkan mencegah pengakuan negara melanggengkan ketidakadilan.
Pasal 1 ayat (1) KUHP menegaskan asas legalitas, sedangkan ayat (2) melarang penggunaan analogi dalam menetapkan tindak pidana. Pasal 2 ayat (1) mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pengecualian terhadap berlakunya ketentuan legalitas tersebut. Namun, pengakuan itu bukan cek kosong. Pasal 2 ayat (2) membatasi keberlakuannya pada tempat hukum tersebut hidup, sepanjang perbuatannya tidak diatur dalam KUHP, serta mensyaratkan kesesuaian dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian, pengakuan living law harus dibaca bersama batas konstitusional dan hukumnya.
