DPA untuk Pemulihan Lingkungan: Menegaskan Negara sebagai Trustee
OPINI

DPA untuk Pemulihan Lingkungan: Menegaskan Negara sebagai Trustee

DPA bukan sekadar instrumen untuk menunda penuntutan, melainkan peluang untuk menjadikan pemulihan lingkungan sebagai ukuran nyata pertanggungjawaban korporasi. Negara yang bertindak sebagai trustee tidak cukup memastikan pencemar membayar, tetapi juga harus memastikan bahwa kewajiban pemulihan dijalankan, kerusakan ditangani, dan kepentingan ekologis masyarakat tetap terlindungi.

•Bacaan 7 Menit
KP
Penulis Opini

Perjanjian Penundaan Penuntutan membuka peluang baru bagi penegakan hukum lingkungan. Negara perlu memastikan mekanisme ini tidak hanya menghasilkan kepatuhan korporasi, tetapi juga pemulihan lingkungan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan tanggung jawab negara melindungi kepentingan publik.

Hukumonline
Hukumonline

Penerapan Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam perkara lingkungan hidup yang melibatkan PT Crown Steel melalui Penetapan Pengadilan Negeri Serang Nomor 1/Pen.Pid-PPP/2026/PN Srg pada 4 Mei 2026 menandai perkembangan penting dalam hukum acara pidana Indonesia. Mekanisme yang diperkenalkan melalui Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP ini memungkinkan penuntutan terhadap korporasi ditangguhkan berdasarkan kesepakatan bersyarat yang disahkan pengadilan.

Kehadiran DPA menimbulkan perdebatan mengenai potensi kompromi dalam penegakan hukum pidana. Kekhawatiran bahwa korporasi dapat menghindari pemidanaan melalui kesepakatan dengan penuntut umum tentu tidak dapat diabaikan. Namun, melihat DPA semata-mata sebagai bentuk keringanan bagi pelaku justru berisiko mengabaikan manfaatnya sebagai instrumen yang dapat mengarahkan pertanggungjawaban korporasi pada pemulihan kerugian, perubahan perilaku, dan pencegahan pelanggaran berulang.

Dalam perkara lingkungan hidup, persoalan yang lebih mendasar adalah memahami hakikat kerugian yang hendak dipulihkan. Kerusakan ekologis tidak dapat begitu saja dipersamakan dengan kerugian keuangan negara. Ketika tanah tercemar, air kehilangan kualitasnya, atau fungsi ekosistem terganggu, objek utama yang dirugikan adalah lingkungan hidup itu sendiri, beserta kepentingan masyarakat yang bergantung padanya.

Oleh karena itu, DPA perlu ditempatkan dalam kerangka hukum lingkungan yang tepat: negara bertindak sebagai pengemban amanah (trustee) atas kepentingan lingkungan hidup, sementara pencemar tetap bertanggung jawab atas pembiayaan dan pelaksanaan pemulihan.

Memahami Kerugian Lingkungan, Bukan Sekadar Kerugian Negara

Perbedaan antara kerugian lingkungan hidup dan kerugian keuangan negara memiliki konsekuensi hukum yang penting. Kerugian keuangan negara berkaitan dengan berkurangnya atau hilangnya kekayaan negara menurut ketentuan hukum yang mengaturnya. Sebaliknya, kerugian lingkungan hidup berkaitan dengan terganggunya kualitas dan fungsi lingkungan akibat pencemaran atau kerusakan, termasuk kerugian yang tidak melekat pada kepemilikan privat.

Pembedaan tersebut sebenarnya telah memiliki landasan normatif yang jelas. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Penjelasannya menegaskan bahwa kerugian lingkungan hidup mencakup kerugian akibat pencemaran atau kerusakan yang bukan merupakan hak milik privat.

penuntutankuhappencemaran lingkungan
Kristianto PH
Kristianto PH

Senior Partner DSLA Law Firm, Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info