DPA untuk Pemulihan Lingkungan: Menegaskan Negara sebagai Trustee
DPA bukan sekadar instrumen untuk menunda penuntutan, melainkan peluang untuk menjadikan pemulihan l...
Paradoks Penghentian Penuntutan Melalui Pembayaran Denda Maksimum dalam KUHP Baru
Optimalisasi instrumen denda hanya akan mencapai tujuan pembaruan hukum jika diletakkan di bawah pen...
Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP Baru: Siapa Menguji Penolakan Penuntut Umum?
Persoalan Pasal 328 KUHAP bukan terletak pada besarnya diskresi penuntut umum untuk menerima atau me...
Hal-hal Baru dalam KUHAP 2025
UU 20/2025 tentang KUHAP baru pasca berlakunya 2 Januari 2026 lalu, membawa berbagai pembaruan yang ...
RPP Pelaksanaan KUHAP Atur Batasan Tindak Pidana untuk DPA hingga Mekanisme Jangka Waktunya
Pemerintah masih menyusun Peraturan Pemerintah ("PP") tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun...
Kejagung: Pedoman Teknis DPA, Mulai Mekanisme hingga Substansi dalam Kontrak Perjanjian
Kejaksaan Agung ("Kejagung") tengah menyusun pedoman teknis pelaksanaan perjanjian penundaan penuntu...
Apa itu Deferred Prosecution Agreement?
Perjanjian penundaan penuntutan atau deferred prosecution agreement ("DPA") adalah mekanisme hukum b...














