Pemotongan gaji atau upah pekerja dapat dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya karena denda. Sementara itu, denda dapat dikenakan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran baik karena kesengajaan ataupun kelalaian, misalnya terlambat masuk kerja. 
 
Namun demikian, ketentuan mengenai pemotongan gaji tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melebihi jumlah tertentu.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Gaji Dipotong karena Terlambat Masuk Kerja, Bolehkah?

Penyelenggaraan ini merupakan ungkapan apresiasi Klinik Hukumonline kepada para mitra klinik atas dedikasinya yang turut mengedukasi masyarakat Indonesia agar senantiasa melek hukum.

Siap-siap Apresiasi Klinik Hukumonline 2022 Segera Digelar

Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat barang-barang yang dilarang untuk diekspor dan diimpor. Hal tersebut diatur di dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt617781838e421/peraturan-menteri-perdagangan-nomor-18-tahun-2021?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=Permendag_18_2021" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Permendag 18/2021</a>&nbsp;dan perubahannya.

Lantas, apa saja jenis-jenis barang yang dilarang diekspor dan diimpor?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jenis-Jenis Barang yang Dilarang Ekspor dan Impor

Dalam perkara pidana, orang yang melakukan sebuah tindak pidana adalah yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kasus ini, orang yang merekomendasikan orang lain tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika ia tidak turut serta dalam suatu perbuatan (dalam konteks ini perihal pasal penipuan) tersebut. 

Lantas apa hukumnya jika orang yang merekomendasikan tersebut turut serta, atau bersekongkol dan memenuhi unsur dari tindak pidana penipuan? &nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Deskripsi tugas seorang kurator dan hakim pengawas dalam kepailitan tersebar di berbagai pasal dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/20144/node/19/uu-no-37-tahun-2004-kepailitan-dan-penundaan-kewajiban-pembayaran-utang?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_37_2004" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 37/2004</a>. Namun yang paling fundamental, tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Sementara tugas hakim pengawas adalah mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan

Pekerja harian lepas adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

Terhadap pekerja harian lepas, pemberi kerja wajib mendaftarkannya pada BPJS Ketenagakerjaan khususnya program jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja. Lantas, apabila pekerja harian lepas mengalami kecelakaan kerja, siapa yang harus menanggung biayanya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Hak Pekerja Harian Lepas yang Mengalami Kecelakaan Kerja

perseorangan antara lain NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, status perkawinan, pekerjaan, alamat, dan tanda tangan.

Oleh karena itu, tindakan penyebarluasan KTP tanpa hak dapat dijerat sanksi pidana, denda, hingga sanksi administratif. Bagaimana bunyi pasalnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jerat Hukum Menyebarluaskan KTP Orang Lain

Apoteker dapat mendirikan apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan. Ini menunjukkan bahwa apoteker bertindak juga sebagai pelaku usaha dan pasien bertindak sebagai konsumen, yakni pemakai jasa layanan kesehatan.

Lantas apa sanksi jika apoteker lalai dalam memberikan resep obat? Langkah hukum apa yang dapat dilakukan pasien?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Jika Apoteker Lalai dalam Memberikan Obat kepada Pasien

Beranda

Home

klinik-hukumonline

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#klinik hukumonline