Ilustrasi: pexels.com

Cara melakukan LBO diatur dalam Pasal 125 UU Perseroan Terbatas, yang intinya ada dua cara untuk melakukan pembelian terutang yaitu melalui direksi atau melalui pemegang saham.

Tentang Leveraged Buyout, Skema Akuisisi Berbasis Pembiayaan ala Twitter

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">
Memberikan review yang isinya berupa pendapat atau tanggapan sebenarnya merupakan salah satu hak konsumen yang dilindungi oleh <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_Perlindungan_Konsumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU Perlindungan Konsumen</a>. Namun, konsumen saat memberikan review produk atau jasa sebaiknya mengindahkan etika review. Apa saja? Lalu apakah memberikan review negatif dapat diadukan pasal pencemaran nama baik?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</div>

Etika Konsumen Saat Memberikan Review Produk atau Jasa

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Kewajiban pendaftaran bertujuan untuk mendata para pelaku usaha yang menyelenggarakan layanan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia. Sebab, para pelaku usaha tersebut menyelenggarakan kegiatan mulai dari penghimpunan data pribadi hingga menyelenggarakan transaksi yang memiliki nilai profit. 

Mulai Teguran Hingga Pemblokiran, Ini Sanksi PSE yang Tidak Mendaftar

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan. 

Maksud dan tujuan kenapa semua PSE wajib daftar karena aktivitas ekonomi saat ini bukan hanya ruang fisik, tapi ruang digital yang tanpa batas. Pelaku usaha digital yang targetkan Indonesia sebagai market wajib daftar.  

Heboh Blokir Google, WhatsApp dkk, Ini Penjelasan Kominfo Soal Kewajiban Daftar PSE

Sentimen terbanyak baik dari Twitter maupun YouTube pada saat sebelum putusan MK.

Melihat Sentimen UU Cipta Kerja dari Twitter dan YouTube

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate. 

Setiap PSE di negara manapun tunduk kepada ketentuan regulasi di negara tersebut, demikian pula di Indonesia. 

Menkominfo Dorong Google Hingga Twitter Mendaftar Sebelum 20 Juli 2022

Fenomena spill the tea yang kerap kali dilakukan netizen Twitter secara singkat dapat diartikan sebagai perbuatan membiarkan informasi rahasia menjadi diketahui. Namun informasi itu belum tentu benar, sehingga perbuatan ini berpotensi dijerat pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a>.

Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait penerapan pasal tersebut, apalagi jika muatan spill the tea tersebut berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Fenomena ‘Spill The Tea’ di Twitter, Adakah Jerat Hukumnya?

Paling tidak, terdapat 2 pasal yang relevan terkait perbuatan mengunggah gambar kue berbentuk organ intim tersebut, yaitu Pasal 27 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</a> (&ldquo;UU ITE&rdquo;) dan Pasal 4 ayat (1) <a href="http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28607/nprt/1011/uu-no-44-tahun-2008-pornografi" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</a>.

Lebih lanjut, ada beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diatur di mana dan bagaimana isi pedoman tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

Hukumnya Mengunggah Foto Kue Berbentuk Organ Intim ke Medsos

Beranda

Home

twitter

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#twitter