Jika pegawai negeri melakukan tindak pidana terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai PNS maka bisa diperberat hukumannya dengan ditambah sepertiga dari ancaman hukuman.

Tentang Alasan Pemberat Bagi Terpidana Pegawai Negeri Sipil

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Foto: RES

Kalangan buruh dinilai layak untuk mendapat kenaikan upah minimum sebesar 15 persen karena berkontribusi terhadap APBN melalui pembayaran pajak dan produktivitas yang dihasilkan melalui barang dan jasa.

Dampak Penambahan Gaji PNS, Buruh Minta Kenaikan Upah Minimum 15 Persen

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Pada intinya, jika pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yaitu&nbsp;menunjuk Pelaksana Harian (&ldquo;Plh&rdquo;) atau Pelaksana Tugas (&ldquo;Plt&rdquo;) untuk melaksanakan tugas.&nbsp;

Lantas, apa saja perbedaan Plh dan Plt? Selain itu, apa wewenang Plh dan Plt dalam melaksanakan tugas?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
</div>

Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas, Ini Perbedaannya

Sepanjang penelusuran kami, larangan rangkap jabatan bagi pegawai negeri dapat ditemukan dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4a715279424d7/undangundang-nomor-25-tahun-2009?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_25_2009" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 25/2009</a> serta secara tidak langsung dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/undang-undang-nomor-5-tahun-2014?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=uu_5_2014" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU ASN</a>. Bagaimana bunyi pasalnya dan adakah sanksi bagi pegawai negeri yang rangkap jabatan?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Adakah Sanksi ASN yang Rangkap Jabatan di BUMN?

Ketentuan mengenai dibolehkannya PNS Pria yang beristri lebih dari seorang maupun PNS Wanita yang dilarang menjadi istri kedua/ketiga/keempat sudah diterbitkan sejak 40 tahun yang lalu.

Polemik PNS Boleh Poligami dan Larangan Menjadi Istri Kedua, Ini Penjelasan BKN

Pada intinya, Pegawai Negeri Sipil (&ldquo;PNS&rdquo;) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Lantas, apakah eks Warga Negara Asing (&ldquo;WNA&rdquo;) bisa menjadi PNS di Indonesia? Apa syarat menjadi PNS?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Bisakah Eks WNA Menjadi PNS di Indonesia?

Pejabat negara merupakan pimpinan dan anggota dari lembaga kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan kehakiman (yudisial). Sementara itu, pejabat pemerintah merupakan pimpinan dan anggota yang terbatas pada kekuasaan eksekutif.

Namun demikian, pengertian ini juga harus melihat fungsi dari lembaga negara tersebut apakah merupakan alat kelengkapan negara atau menjalankan fungsi administrasi.

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan Serta Contohnya

Ilustrasi: Hol

KPK menerima laporan 373 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp240.712.804. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima.

KPK Warning ASN dan Pejabat Negara  Terima Gratifikasi Lebaran, Segera Lapor!

Beranda

Home

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pns