Jika Pasal 613 ayat (3) KUHP benar-benar ditujukan untuk mengatasi konkurensi antara sanksi administratif dan sanksi pidana, terdapat alternatif rumusan yang lebih jelas. Misalnya, “apabila sebuah tindak pidana pada saat yang sama diancam dengan sanksi administratif, maka penerapan sanksi administratif didahulukan daripada sanksi pidana.”
In Dubio Pro Natura?
Menafsirkan keadilan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP sebagai in dubio pro natura, secara implisit berarti bahwa pemidanaan atas kejahatan lingkungan dapat tetap dilakukan, meskipun terdapat ketentuan Pasal 613 ayat (3) KUHP. Penulis menolak tegas penafsiran ini.
Di dalam hukum pidana terdapat dua prinsip yang tidak dapat dilupakan: lex certa dan lex stricta. Prinsip ini meminta ketentuan pidana ditulis sejelas mungkin, dan tidak memperbolehkan penafsiran berdasarkan analogi. Prinsip ini juga meminta agar ketika terjadi ketidakjelasan ketentuan, penafsiran harus dibuat untuk menguntungkan terdakwa (Payam Akhavan: 2022, hlm. 49; Shahram Dana: 2009, hlm. 864-65). Penggunaan in dubio pro natura dapat berarti sanksi pidana diterapkan berdasarkan penafsiran analogi. Ini berbahaya. Bagi saya, keadilan dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP haruslah diletakkan dalam kerangka lex certa dan lex stricta. Artinya, mengingat Pasal 613 ayat (3) KUHP menimbulkan ambiguitas hukum, maka keadilan mengarahkan kita pada tidak dapat dilakukannya pemidanaan, bukan sebaliknya.
Lebih dari Sekedar Regresi
Pasal 613 ayat (3) KUHP tidak hanya akan menciptakan regresi penegakan hukum lingkungan. Ada hal lain yang lebih mendasar. Pasal ini mengandung dua kesalahan konseptual.
Pada satu sisi, terdapat kemungkinan kekeliruan dalam memahami administrative penal/criminal law. Konsep ini dipahami oleh beberapa pihak, termasuk Prof. Hiariej dan Aries, sebagai “UU Administratif yang bersanksi pidana.” Apabila ditelusuri dalam literatur Eropa Kontinental, konsep ini lebih merupakan sanksi administratif yang bersifat menghukum, dan bukan sanksi pidana seperti yang kita kenal.
Ulrich Sieber (2018, hlm. 302-303), misalnya, menerangkan bahwa sanksi dalam administrative penal law dijatuhkan oleh pejabat administratif, bukan oleh pengadilan; tidak boleh berupa pemenjaraan; sebagian besar berbentuk denda administratif; dan tidak menghasilkan catatan kriminal bagi pelakunya. Dalam konteks hukum Indonesia, ini adalah sanksi administratif, bukan sanksi pidana.
Pada sisi lain, ada pula masalah karena ultimum remedium, pidana sebagai obat terakhir, diterapkan khusus untuk administrative penal law. Mengapa bermasalah?
