Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Sri Wulani Sumardjono menyoroti kesiapan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dalam menjalankan amanat Undang-Undang No. 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Meski undang-undang (UU) tersebut telah berlaku sejak 30 September 2026, sejumlah perangkat kelembagaan BRAN dinilai belum siap, termasuk struktur organisasi dan tata kerja (SOTK).
Sorotan tersebut disampaikan Maria dalam diskusi publik bertajuk ‘Peran, Fungsi & Tantangan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Mewujudkan Reforma Agraria Sejati’.
Menurutnya, BRAN memiliki pekerjaan besar untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan sesuai mandat undang-undang. Akan tetapi, hingga kini perangkat kelembagaan yang menjadi dasar operasional badan tersebut belum sepenuhnya tersedia.
“Ini sudah lewat 2 bulan. Tinggal 10 bulan, PR-nya banyak sekali. SOTK-nya saja belum ada. Kepala badannya sudah dilantik tanggal 1,” ujar Maria, Sabut (21/11/2026).
Maria menilai pembentukan BRAN harus diawali dengan pemetaan persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan reforma agraria. Langkah tersebut penting agar struktur organisasi, pembagian tugas, dan kewenangan lembaga benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.
Dia juga mempertanyakan dasar pembentukan BRAN, karena nomenklatur lembaga tersebut, menurutnya, tidak tercantum dalam rancangan UU yang dibahas sebelumnya. Oleh karena itu, kejelasan kedudukan dan kewenangan BRAN perlu segera dipastikan agar lembaga tersebut dapat menjalankan mandatnya secara efektif.
















