Gelombang usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh fraksi partai politik di DPR kian mengemuka terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPR, Puan Maharani mengatakan pihaknya sudah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi partai politik pada masa reses terkait HMP.
“Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut, kata Puan usai rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026) seperti dikutip Antara.
Puan mengatakan pimpinan DPR akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi dan anggota dewan, termasuk mengenai mekanisme yang dapat ditempuh. Ia menegaskan, setiap langkah harus mengikuti ketentuan konstitusi.
Dalam konteks tersebut, penggunaan HMP menjadi salah satu instrumen konstitusional DPR yang dapat berkaitan dengan proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya.
Baca juga:
- Putusan MA Berdampak pada Legitimasi Jabatan Gibran, DPR Didorong Gunakan Hak Menyatakan Pendapat
- Mekanisme Pemakzulan Kepala Daerah
Lantas, apa yang dimaksud dengan hak menyatakan pendapat DPR dan bagaimana mekanismenya dalam proses pemakzulan?
Pasal 79 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) menjelaskan, Hak Menyatakan Pendapat (HMP) adalah hak konstitusional DPR untuk menyampaikan sikap atau pandangan resmi terhadap suatu persoalan penting terkait kenegaraan. Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
















