Dalam upaya mengintegrasikan data korporasi demi meningkatkan investasi dan efisiensi akses, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum (Ditjen AHU Kemenkum) perlu memiliki mekanisme pembatasan diri. Mekanisme ini penting untuk membatasi penguasaan data oleh negara.
Seiring dengan pengembangan sistem integrasi data korporasi, Ditjen AHU Kemenkum juga perlu memilah jenis data yang dapat dipublikasikan secara luas, diakses secara terbatas, maupun yang sama sekali tidak boleh diakses. Ketua Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Willy Aditya, menilai hal ini sangat krusial mengingat sistem tersebut dapat diakses secara lintas sektoral.
Oleh karena itu, ia menilai penggunaan data sejatinya harus ditujukan untuk maksud tertentu. Pengelolaan yang akuntabel ini dapat dicapai apabila kewenangan pengelola tercantum secara jelas. Pertanggungjawaban jika terjadi sengketa juga perlu diatur untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk.
Baca Juga:
- Perkuat Layanan Publik dan Investasi, Kemenkum Akselerasi Integrasi Data Korporasi
- Digitalisasi Pelayanan Publik dan Tantangan Tanggung Jawab Hukum Negara
Indikator akuntabilitas yang perlu diakomodasi mencakup jaminan atas keabsahan tujuan pemrosesan data, proporsionalitas pemanfaatan data, serta keamanan sistem penampung data.
Selain itu, Willy menekankan pentingnya nilai publik (public value) yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data tersebut. Ia menggarisbawahi bahwa integrasi data harus mampu memenuhi fungsi pelayanan publik, memberikan kepastian hukum, dan mengurangi biaya operasional.
“Ini bukan sekadar tindakan administratif. Lantas, siapa yang kemudian menikmati manfaat dari proses integrasi data ini?” ujar Willy dalam acara Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi 2026 yang diselenggarakan di Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (10/11).
















