Terbaru

Aturan Magang Terbaru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan

UU Ketenagakerjaan telah dicabut dan diganti oleh UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Berikut aturan magang terbaru dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan
•
Tim Hukumonline

DPR Soroti Open Legal Policy dan Hak Masyarakat untuk Menguji Substansi Undang-Undang ke MK

Sebagai aturan turunan konstitusi, undang-undang memberi ruang bagi DPR untuk mengatur hal teknis yang tidak dirinci dalam UUD 1945, seperti batas minimum dan berat hukuman. Namun, jika kebijakan tersebut dinilai melanggar hak konstitusional, warga negara dapat mengajukan pengujiannya ke MK.
•
CR 36

MK Hapus Kata "Ahli" dalam Pasal 215 KUHAP soal Larangan Pertanyaan Menjerat

Mahkamah menilai kata Ahli tidak lagi relevan dipertahankan dalam Pasal 215 KUHAP. Jika tetap dicantumkan, rumusan tersebut tidak hanya bertentangan dengan penjelasan pasalnya, tetapi juga kehilangan relevansi historis dengan ketentuan KUHAP lama.
•
Hanifah Dwi Jayanti

RUU Adminduk Perkuat NIK sebagai Identitas Tunggal, Tujuh Norma Krusial Jadi Sorotan DPR

Pembaruan regulasi perlu menempatkan penduduk sebagai subjek utama pelayanan tanpa diskriminasi, kepastian hukum, kemanfaatan, akurasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.
•
Willa Wahyuni

Terpilih! Ini 3 Tim yang Akan Bersaing di Babak Final Hukumonline Legal Opinion Competition 2026

Ketiganya adalah perwakilan delegasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
•
Willa Wahyuni

Menaker: Mekanisme Upah Minimum 2027 Mengacu UU Pelindungan Pekerja

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yaitu Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Adapun formulanya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
•
M. Agus Yozami

Siri na Pacce Pengingat Advokat dalam Menjaga Kehormatan Profesi

Falsafah budaya Bugis-Makassar tersebut dinilai relevan untuk menanamkan integritas, solidaritas, dan kepedulian advokat terhadap masyarakat yang mengalami ketidakadilan.
•
Firyalfatin

Penghadangan dan Penyerangan Women's March Disorot, Jaminan Kebebasan Berpendapat Dipertanyakan

Selain dihadang aparat, peserta aksi juga menjadi korban penyerangan yang diduga dilakukan kelompok anti-queer.
•
Firyalfatin

Mekanisme Penyadapan di Indonesia Berpotensi Langgar Prinsip Siracusa

Pengaturan penyadapan yang tersebar dalam berbagai regulasi dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM karena mengakibatkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan.
•
Ady Thea DA

Dikukuhkan Guru Besar, Dekan FH UB Tawarkan Konsep LEGIS untuk Batasi Kekuasaan Autokrasi

Melalui LEGIS, proses pembentukan regulasi diintegrasikan dalam tiga tahapan, yakni prapembentukan, pembentukan, dan pascapembentukan. Ketiganya dihubungkan melalui sistem umpan balik berkelanjutan agar regulasi disusun berdasarkan kebutuhan nyata, bukti empiris, analisis dampak, dan partisipasi masyarakat yang bermakna.
•
Hanifah Dwi Jayanti

KPK Apresiasi Hakim Tipikor Vonis Eks Pejabat Bea Cukai 6 Tahun

Bukti dakwaan penuntut umum sesuai dengan perbuatan Terdakwa.
•
Aji Prasetyo

Kemenperin Pacu TKDN BYD hingga 60 Persen

Kemenperin mendorong BYD meningkatkan TKDN hingga 60% pada 2027, mempercepat transfer teknologi, serta merealisasikan komitmen penyerapan 20.000 tenaga kerja lokal guna memperkuat ekosistem industri kendaraan listrik nasional.
•
CR 37

Sempat Ditahan 9 Bulan, ASN Kementerian PU Divonis Bebas di Kasus Proyek Samosir

Penasihat hukum menilai kasus proyek di Samosir ini harus menjadi evaluasi penegak hukum agar tidak sembarang membawa persoalan pekerjaan pemerintah ke ranah pidana korupsi.
•
CR 37
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info