Albert Aries

Putusan MK Nomor 37/PUU-XVIII/2020 telah memperjelas pemaknaan mengenai tidak adanya “kerugian negara” dalam kebijakan pembiayaan, stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19 sepanjang tindakan/keputusan pejabat negara yang melaksanakan Perppu No.1 Tahun 2020 dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Memaknai Pembatasan Imunitas Pejabat Negara Pasca Putusan MK 

Sangat penting untuk menegaskan kedudukan ahli, kewenangan hakim untuk menilai keterangan ahli, keterangan ahli tak mengikat hakim.

Restatement Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Sampai dengan saat ini belum ada satupun peraturan yang dapat memberikan definisi dan batasan dari suatu "Iktikad Baik".

Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam PERMA Mediasi Terbaru

Dibukanya “segel” yang sebelumnya membatasi pengajuan PK hanya sekali saja, ternyata juga berpotensi untuk disalahgunakan “penumpang gelap” untuk menghindar dari pelaksanaan eksekusi putusan, dengan cara mengajukan PK “yang kesekian kalinya”.

Menguji Efektivitas SEMA Nomor 7 Tahun 2014

Apakah benar RUU Advokat ini memang dirancang untuk melindungi kepentingan advokat dan masyarakat pencari keadilan atau hanya merupakan implementasi dari kepentingan golongan tertentu? 

Quo Vadis RUU Advokat, Multi Bar atau Single Bar?

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.