Terbaru

Kapan Penyadapan Dinyatakan Ilegal? Komnas HAM Beberkan 5 Syaratnya

Mekanisme penyadapan dalam proses penegakan hukum tidak boleh dilakukan sewenang-wenang. Harus mencermati prinsip Siracusa.
•
Ady Thea DA

Kapolri Terbitkan Perpol 4/2026, Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

Dalam Perpol 7/2022, hanya Kapolri sebagai sesama jenderal bintang empat yang dapat memeriksa etik Listyo Sigit. Namun dalam Perpol terbaru, Kadiv Propam yang berpangkat bintang dua kini dapat menjadi majelis etik.
•
Aji Prasetyo

Ombudsman Buka Suara Soal Mundurnya Manajer KDKMP dan Uji Materi di MK

Program KDKMP tengah menghadapi ujian ganda. Selain diterpa isu banyaknya manajer yang mundur akibat penempatan yang jauh dari keluarga, pelaksanaan program ini juga digugat oleh masyarakat sipil dan kepala desa ke MK.
•
CR 36

APHTN-HAN Gelar Rakernas dan Konferensi Nasional V Tahun 2026, Ini Agendanya!

Agenda Rakernas dan Konferensi Nasional APHTN-HAN 2026 ini diharapkan dapat menghasilkan referensi atau rekomendasi kebijakan yang berdampak bagi masyarakat luas.
•
Agus Sahbani

Delegasi FH Universitas Muhammadiyah Palembang Sabet Juara 3 Hukumonline Legal Opinion Competition 2026!

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang mengirimkan tiga mahasiswa terbaiknya, yaitu M. Sendi Wijaya, Sendy Felisah Aprilia, dan Dinata Ardiansyah.
•
Willa Wahyuni

Membanggakan! FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta Amankan Juara 2 Hukumonline Legal Opinion 2026

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdiri atas Anglir Elsen Salluci, Miessel Violan Natalia, dan Priscilla Aurelia Nera De Papur.
•
Willa Wahyuni

Ombudsman Temukan Sejumlah Persoalan Pengawasan Program Koperasi Desa Merah Putih

Ombudsman menemukan sejumlah persoalan di beberapa daerah. Di Kota Batam, terdapat koperasi yang mengalami kesulitan akses lokasi. Sementara di Kabupaten Mamuju, ditemukan lahan pembangunan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Menyongsong Era Hukum Pidana Baru: Peran Strategis Advokat dalam Menegakkan Keadilan

Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai babak baru hukum pidana nasional, termasuk bagi dunia usaha. Salah satu perubahan pentingnya adalah pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana, lengkap dengan jenis sanksi dan alternatif pemidanaan yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha.
•
Tim Hukumonline

Ketika Stigma HIV Menjauhkan Kelompok Rentan dari Layanan Kesehatan

Ketidakselarasan kebijakan kesehatan dan penegakan hukum berpotensi memperburuk diskriminasi serta menghambat upaya pencegahan penularan HIV.
•
Firyalfatin

Koalisi Seni Dorong Kompensasi bagi Karya yang Digunakan untuk Melatih AI dalam RUU Hak Cipta

Pembagian royalti dapat menjadi salah satu skema bagi karya yang digunakan untuk melatih AI. Ketentuan pembagian tersebut perlu dicantumkan secara jelas dalam perjanjian lisensi sejak awal.
•
Hanifah Dwi Jayanti

AIlex Hadir di Ruang Kerja Organisasi Bantuan Hukum, PBHI Jadi Mitra ke-57 AIlex for Good

Pemberian akses secara pro bono menjadi bagian dari upaya memperluas pemanfaatan teknologi hukum bagi organisasi masyarakat sipil.
•
Firyalfatin

Musikal SIDIK, Cara Lain KPK Beri Pesan Antikorupsi

Drama musikal SIDIK akan dipentaskan pada 4-6 Desember 2026 di TIM, Jakarta.
•
Aji Prasetyo

6 Catatan Akademisi terhadap RUU Kadin, dari Independensi hingga Pendanaan

Kadin sebagai organisasi pengusaha harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan alat kekuasaan/politik. RUU Kadin harus menjamin independensi organisasi Kadin.
•
Ady Thea DA
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info