Berita dan Peristiwa Terkini dalam Satu Hari Terakhir | Hukumonline

Terbaru

Perlu Kajian Mendalam Terkait Status Perangkat Desa dalam Revisi UU Desa

DPR berkoordinasi dengan pemerintah agar saat pembahasan revisi UU Desa dapat mengakomodir semua aspirasi perangkat desa.
Rofiq Hidayat

DJKI Komitmen Selenggarakan Sistem Pelayanan yang Cepat, Tepat, dan Profesional

Dalam rangka implementasi pembangunan Zona Integritas, DJKI telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain melakukan upaya pengendalian dan pemantauan atas potensi pungli, gratifikasi dan korupsi.
Fitri Novia Heriani

Pemerintah Bentuk Tim Independen Tangani Kasus Kekerasan Seksual di Kementerian Koperasi

Menteri PPPA berharap pelaku diberi efek jera guna mencegah berulangnya peristiwa serupa.
Ady Thea DA

Pledoi Putri Candrawathi Hingga Perppu Ciptaker Kembali Diuji ke MK

Perlunya meninjau ulang aturan yang terdapat dalam UU Penjaminan, empat kunci mengimplementasikan UU PDP bagi pelaku bisnis, dan Kementerian ATR/BPN sosialisasikan Perppu Cipta Kerja.
M. Agus Yozami

AKSET Law Promosikan Managing Associate dan Senior Associate

Mereka adalah Adhitya Ramadhan dan Thomas Wijaya sebagai Managing Associate, serta Raymont Travis sebagai Senior Associate. Posisi baru ketiganya mulai berlaku efektif per Januari 2023.
Ferinda K Fachri

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Papua

Putusan itu menunjukan harapan publik akan tegaknya keadilan hukum di Papua semakin membaik. Kondisi penegakan hukum seperti ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan militer.
Ady Thea DA

DPR Diminta Tolak Rencana Kenaikan Biaya Haji

Usulan kenaikan biaya haji menjadi suatu keanehan ditengah penurunan biaya haji oleh Arab Saudi.
Fitri Novia Heriani

Mendorong Reforma Agraria Berorientasi UU Pokok Agraria untuk Wujudkan Keadilan Sosial

Karena politik agraria saat ini dinilai tidak dalam keadaan baik bagi rakyat karena banyak alokasi sumber-sumber agraria diprioritaskan untuk badan usaha skala besar.
Ady Thea DA

Penyidik OJK Selesaikan 20 Perkara di Sektor Jasa Keuangan Sepanjang 2022

Saat ini, OJK memiliki 17 penyidik yang terdiri dari 12 penyidik Kepolisian dan lima penyidik PNS.
Mochamad Januar Rizki

Perlunya Meninjau Ulang UU Penjaminan

Sebab masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam implementasi UU 1/2016 di masyarakat. Seperti keberadaan, manfaat, dan fungsi dari lembaga penjaminan belum diketahui banyak masyarakat daerah. Perlunya harmonisasi dengan UU No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
Rofiq Hidayat