Dalam dua rapat paripurna pada akhir September dan awal Oktober 2026, DPR menyetujui tiga rancangan undang-undang penting yakni RUU Pengaturan Reforma Agraria, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, dan RUU Satu Data Indonesia. Ketiganya diselesaikan dalam rentang waktu relatif singkat setelah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR.

RUU Pengaturan Reforma Agraria ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 8 September dan disetujui bersama pemerintah pada 22 September, hanya berselang dua pekan. Sementara itu, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui pada 6 Oktober, atau 40 hari sejak ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR pada 27 Agustus. Pada tanggal yang sama, DPR juga menyetujui RUU Satu Data Indonesia yang telah menjadi usul inisiatif sejak 21 Juli.
Tentu rentang waktu tersebut tidak mencerminkan keseluruhan proses penyusunan ketiga RUU. Namun, kecepatan persetujuannya tetap menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan proses dan kesempatan publik mengikuti perubahan substansi selama pembahasan.
Laman resmi DPR memang menyediakan informasi perkembangan pembahasan RUU. Sayangnya, tidak semua tahapan disertai dokumen yang memungkinkan publik mengikuti proses tersebut secara utuh. Akibatnya, perubahan substansi RUU seringkali sulit ditelusuri, termasuk alasan yang mendasari perubahan itu.
Hingga artikel ini ditulis, misalnya, naskah final RUU Pelindungan Ketenagakerjaan belum tersedia di laman DPR meskipun sudah tiga pekan sejak disetujui menjadi UU. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan Said Iqbal beralasan, masih diperlukan sinkronisasi akibat besarnya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Namun, alasan tersebut patut dipersoalkan. Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mengharuskan DPR dan pemerintah melakukan penyebarluasan sejak tahap perencanaan hingga pengundangan. Pasal 96 ayat (4) dan (5), sebagaimana diubah melalui UU No. 13 Tahun 2022, juga mengamanatkan pembentuk peraturan untuk memudahkan akses publik terhadap naskah akademik dan rancangan peraturan, serta menginformasikan proses pembentukannya kepada masyarakat.
Memang, Pasal 72 UU PPP memungkinkan perbaikan kesalahan teknis penulisan setelah RUU mendapat persetujuan bersama. Namun, perbaikan dan penyampaian RUU tersebut dibatasi paling lama 7 hari. Ketentuan itu tidak dapat dijadikan pembenaran untuk menutup akses masyarakat terhadap substansi RUU yang telah disepakati. Terlebih lagi jika alasan sinkronisasi menyangkut tarik-menarik kepentingan yang seharusnya sudah diselesaikan pada tahap pembahasan.
















