Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?
OPINI

Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?

Jika mekanisme jalur cepat memang diperlukan, penerapannya harus dibatasi oleh kriteria urgensi yang ketat dan diputuskan melalui proses yang terbuka. Selain itu, kesempatan kelompok terdampak untuk berpartisipasi harus tetap dijamin. Pembentuk UU juga perlu menyediakan mekanisme evaluasi setelah aturan berlaku untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin luput dari pembahasan yang dipercepat.

•Bacaan 8 Menit
RA
Penulis Opini

Transparansi dahulu, partisipasi kemudian

Proses yang tertutup masih menjadi noda dalam pembentukan legislasi kita. Padahal, keterbukaan bukanlah tuntutan baru. Sejak UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku, DPR termasuk institusi negara yang wajib menyediakan akses terhadap informasi publik. DPR kemudian menerbitkan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPR.

Berbagai upaya meningkatkan transparansi terus dilakukan, termasuk pembaruan laman DPR yang kini jauh lebih ramah pengguna. Juli lalu, DPR juga meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (Simasleg) untuk memudahkan masyarakat memantau proses pembentukan UU sekaligus menyampaikan masukan. Langkah-langkah itu patut diapresiasi. Namun, setelah hampir dua dekade, transparansi legislasi masih menjadi persoalan.

Temuan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dari pemantauan laman DPR sepanjang 2025 menunjukkan bahwa 87,1 persen RUU yang dipantau tidak menyediakan naskah RUU maupun naskah akademik. Hanya 7,4 persen yang menyediakan kedua dokumen itu dan 5,4 persen hanya menyediakan naskah RUU. Lebih jauh lagi, 71,4 persen pembahasan RUU yang dipantau tidak menyediakan dokumen persidangan.

Ketika DPR maupun pemerintah terus menggaungkan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation), sebetulnya ada prasyarat yang belum sepenuhnya terpenuhi, yakni ketersediaan informasi legislasi yang dapat diakses masyarakat.

Bagaimana warga dapat berpartisipasi jika mereka tidak mengetahui naskah apa yang sedang dibahas? Tanpa akses terhadap dokumen pembahasan, masyarakat juga akan kesulitan mengikuti perubahan pasal, belum lagi menilai bagaimana masukan mereka dipertimbangkan.

Muhammad Isnur dalam artikel “Ruang Gelap Legislasi” (Kompas, 6/10/2026) menyebutkan bahwa tanpa jejak yang dapat diperiksa, kepakaran dan pengalaman warga hanya menjadi pelengkap berita acara rapat. Kritik itu menegaskan betapa pentingnya memastikan proses konsultasi publik dapat ditelusuri hingga pengambilan keputusan. Sekadar mengundang masyarakat untuk menyampaikan pendapat jelas belum memadai.

Pengaturan dalam Pasal 96 UU PPP pun masih menyisakan persoalan. Ayat (8) menyebutkan bahwa pembentuk peraturan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan yang disampaikan. Kata “dapat” dalam ayat itu menunjukkan tidak ada keharusan bagi pembentuk UU untuk menyampaikan hasil pertimbangan mereka atas masukan masyarakat. Ketentuan itu pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi permohonannya ditolak melalui Putusan Nomor 257/PUU-XXIII/2025 pada Februari lalu.

legislatorruupembentukan undang-undang
Rizky Argama

Peneliti/Pengajar

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info