Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?
OPINI

Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?

Jika mekanisme jalur cepat memang diperlukan, penerapannya harus dibatasi oleh kriteria urgensi yang ketat dan diputuskan melalui proses yang terbuka. Selain itu, kesempatan kelompok terdampak untuk berpartisipasi harus tetap dijamin. Pembentuk UU juga perlu menyediakan mekanisme evaluasi setelah aturan berlaku untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin luput dari pembahasan yang dipercepat.

•Bacaan 8 Menit
RA
Penulis Opini

Komite tersebut juga merekomendasikan evaluasi setelah UU berlaku. Dalam keadaan tertentu, pembentuk UU dapat mempertimbangkan sunset clause yakni ketentuan yang membatasi masa berlaku aturan, kecuali diperpanjang atau diganti melalui proses legislasi berikutnya.

Pengalaman Inggris tersebut menunjukkan bahwa legislasi jalur cepat didesain sebagai mekanisme pengecualian, bukan sesuatu yang default atau menjadi standar. Penggunaannya memerlukan alasan kuat dan tetap harus disertai pengamanan (safeguards) untuk mencegah penyalahgunaan prosedur.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah dan DPR perlu berhati-hati agar perubahan UU PPP tidak sekadar menjadi jalan untuk melegitimasi praktik legislasi yang selama ini bermasalah.

Pengalaman pembentukan UU Cipta Kerja harus menjadi pelajaran. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, salah satunya karena persoalan penggunaan metode omnibus yang belum memiliki dasar hukum, selain tidak terpenuhinya prinsip partisipasi bermakna.

Metode omnibus kemudian diakomodasi melalui perubahan UU PPP pada 2022 (UU No. 13 Tahun 2022). Namun, pengakuan atas suatu metode dalam UU tidak otomatis menjamin kualitas proses legislasi yang menggunakan metode itu.

Sebelum membuka jalan bagi mekanisme legislasi yang dipercepat, DPR dan pemerintah perlu membenahi persoalan mendasar yang selama ini belum terselesaikan yakni keterbukaan dan ketersediaan dokumen legislasi sejak tahap awal hingga akhir, sehingga masyarakat dapat mengikuti proses pembahasan dan menyampaikan masukan secara memadai.

Jika mekanisme jalur cepat memang diperlukan, penerapannya harus dibatasi oleh kriteria urgensi yang ketat dan diputuskan melalui proses yang terbuka. Selain itu, kesempatan kelompok terdampak untuk berpartisipasi harus tetap dijamin. Pembentuk UU juga perlu menyediakan mekanisme evaluasi setelah aturan berlaku untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin luput dari pembahasan yang dipercepat.

Tanpa prasyarat tersebut, fast-track legislation hanya menjadi ilusi perbaikan mekanisme yang justru berisiko melembagakan kebiasaan buruk dalam proses legislasi. Pada akhirnya, publik sulit mengharapkan lahirnya UU yang memiliki legitimasi demokratis jika proses pembentukannya terus mengabaikan transparansi dan partisipasi publik.

 

*) Rizky Argama, Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera; Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun

legislatorruupembentukan undang-undang
Rizky Argama

Peneliti/Pengajar

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info