Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?
OPINI

Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?

Jika mekanisme jalur cepat memang diperlukan, penerapannya harus dibatasi oleh kriteria urgensi yang ketat dan diputuskan melalui proses yang terbuka. Selain itu, kesempatan kelompok terdampak untuk berpartisipasi harus tetap dijamin. Pembentuk UU juga perlu menyediakan mekanisme evaluasi setelah aturan berlaku untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin luput dari pembahasan yang dipercepat.

•Bacaan 8 Menit
RA
Penulis Opini

Meski demikian, MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut harus dibaca sejalan dengan prinsip partisipasi bermakna, yang meliputi hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan mendapatkan penjelasan. Putusan itu seharusnya menjadi pengingat bagi DPR dan pemerintah untuk sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya dalam melibatkan masyarakat.

Partisipasi yang bermakna membutuhkan lebih dari sekadar forum rapat dengar pendapat umum atau undangan kepada sejumlah organisasi dan kelompok masyarakat. DPR dan pemerintah harus aktif menjangkau kelompok terdampak serta memastikan mereka memiliki informasi yang cukup sebelum menyampaikan masukan. Setelahnya, baik DPR maupun pemerintah harus mengoptimalkan beragam kanal informasi yang tersedia untuk menjangkau publik dan menjelaskan bagaimana masukan tersebut diperlakukan dalam pembahasan.

Risiko regulatory capture

Pembahasan RUU yang berlangsung cepat dan tertutup juga meningkatkan risiko regulatory capture, sebuah fenomena yang menurut Carpenter dan Moss (2014) terjadi ketika pembentukan atau pelaksanaan regulasi bergerak menjauh dari kepentingan publik dan lebih melayani kepentingan pihak tertentu yang memiliki pengaruh besar.

Memang tidak semua proses legislasi yang buruk dapat langsung disebut sebagai regulatory capture. Pembuktiannya memerlukan penelusuran terhadap aktor yang berpengaruh dan bagaimana pengaruh itu bekerja dalam proses pembentukan aturan. Perubahan substansi dan pihak yang memperoleh manfaat khusus juga perlu dicermati.

Risiko tersebut dapat diamati dalam konteks politik Indonesia. Temuan Iqbal Damanik dkk. (2025) dalam artikel “Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy” menunjukkan bahwa 45 persen anggota DPR dan 65 persen anggota kabinet periode 2019-2024 memiliki afiliasi dengan sektor bisnis.

Temuan tersebut tentu belum cukup untuk membuktikan adanya regulatory capture dalam pembentukan UU tertentu. Namun, pertalian bisnis dan politik dalam suatu pemerintahan berpotensi melahirkan konflik kepentingan. Terlebih ketika produk kebijakan yang sedang dibentuk menyangkut sektor ekonomi strategis dan proses pembahasannya cenderung tertutup serta minim partisipasi publik.

Pembentukan UU Cipta Kerja dan revisi UU Mineral dan Batubara merupakan dua contoh yang layak diamati lebih jauh. Keduanya mendapat kritik karena proses pembahasan yang terburu-buru dan minim partisipasi, sementara substansinya bersinggungan erat dengan kepentingan sektor usaha besar.

legislatorruupembentukan undang-undang
Rizky Argama

Peneliti/Pengajar

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info