Ketentuan pengupahan dalam Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mencoba mempertemukan dua kepentingan yang selama ini kerap berhadapan, yakni kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan ekonomi dunia usaha. Namun, rumusan tersebut belum tentu otomatis menjamin upah yang layak sekaligus menjaga daya saing industri padat karya.
Hal ini disampaikan Guru Besar Bidang Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof. Aloysius Uwiyono. Baginya, persoalan utama bukan semata terletak pada penentuan angka kenaikan upah minimum, melainkan sistem pengupahan yang mampu menjamin kesejahteraan pekerja tanpa membuat perusahaan kehilangan kemampuan mempertahankan lapangan pekerjaan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga kepentingan yang perlu diselaraskan. Pertama, pekerja membutuhkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, pengusaha memerlukan struktur biaya tenaga kerja yang terukur serta sesuai dengan produktivitas dan kemampuan usaha. Ketiga, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesempatan kerja.
Baca Juga:
- Ini Penyesuaian yang Wajib Dilakukan Perusahaan Usai UU Pelindungan Ketenagakerjaan Berlaku
- Era Baru Hubungan Kerja: Alih Daya Dibatasi, Penahanan Ijazah Kena Pidana
“Menurut saya, ketiganya harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan ekonomi dan hubungan industrial,” ujarnya kepada Hukumonline, Rabu (11/11).
Menurut Aloy, Pasal 138 dan Pasal 139 UU 27/2026 memiliki arah yang cukup baik karena berupaya mengintegrasikan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Kendati demikian, penyempurnaan implementasi tetap diperlukan guna mengantisipasi dua risiko utama.
Pertama, upah ditetapkan terlalu rendah sehingga pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, kenaikan upah tidak diiringi peningkatan produktivitas sehingga mengancam keberlangsungan industri dan kesempatan kerja.
















