Menimbang Kembali KHL sebagai Standar Upah Minimum di Era UU 27/2026
Utama

Menimbang Kembali KHL sebagai Standar Upah Minimum di Era UU 27/2026

UU 27/2026 mengatur ketentuan baru mengenai pengupahan, yakni survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dapat dijadikan dasar penetapan upah minimum di samping formula penghitungan yang sudah ada.

CR 36
Bacaan 4 Menit
Guru Besar Bidang Hukum Perburuhan FHUI Prof. Aloysius Uwiyono dan Dosen FH UGM Nabiyla Risfa Izzati. Foto: Kolase
Guru Besar Bidang Hukum Perburuhan FHUI Prof. Aloysius Uwiyono dan Dosen FH UGM Nabiyla Risfa Izzati. Foto: Kolase

Ketentuan pengupahan dalam Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan mencoba mempertemukan dua kepentingan yang selama ini kerap berhadapan, yakni kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan ekonomi dunia usaha. Namun, rumusan tersebut belum tentu otomatis menjamin upah yang layak sekaligus menjaga daya saing industri padat karya.

Hal ini disampaikan Guru Besar Bidang Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Prof. Aloysius Uwiyono. Baginya, persoalan utama bukan semata terletak pada penentuan angka kenaikan upah minimum, melainkan sistem pengupahan yang mampu menjamin kesejahteraan pekerja tanpa membuat perusahaan kehilangan kemampuan mempertahankan lapangan pekerjaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga kepentingan yang perlu diselaraskan. Pertama, pekerja membutuhkan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, pengusaha memerlukan struktur biaya tenaga kerja yang terukur serta sesuai dengan produktivitas dan kemampuan usaha. Ketiga, pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesempatan kerja.

Baca Juga:

“Menurut saya, ketiganya harus dipandang sebagai satu kesatuan kebijakan ekonomi dan hubungan industrial,” ujarnya kepada Hukumonline, Rabu (11/11).

Menurut Aloy, Pasal 138 dan Pasal 139 UU 27/2026 memiliki arah yang cukup baik karena berupaya mengintegrasikan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Kendati demikian, penyempurnaan implementasi tetap diperlukan guna mengantisipasi dua risiko utama.

Pertama, upah ditetapkan terlalu rendah sehingga pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Kedua, kenaikan upah tidak diiringi peningkatan produktivitas sehingga mengancam keberlangsungan industri dan kesempatan kerja.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info