Prolegnas Prioritas 2027 Dibahas, DPR Usulkan RUU Hukum Acara Perdata hingga Jabatan Hakim
Terbaru

Prolegnas Prioritas 2027 Dibahas, DPR Usulkan RUU Hukum Acara Perdata hingga Jabatan Hakim

Komisi III kejar target RUU Penyadapan tuntas tahun 2026, dilanjutkan membahas RUU Hukum Acara Perdata dan RUU Jabatan Hakim. Komisi IX DPR mengusulkan revisi UU SJSN.

Ady Thea DA
Bacaan 5 Menit
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono dalam rapat bersama Baleg DPR, di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (17/11/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono dalam rapat bersama Baleg DPR, di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (17/11/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Badan legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat koordinasi penyusunan program legislasi nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027. Forum itu menjadi ajang bagi setiap alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menyampaikan usulan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2027.

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mengatakan Komisi I DPR masih membahas RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) bersama pemerintah. RUU Perubahan Ketiga atas UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah ditetapkan sebagai inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Pembahasannya kini menunggu daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Dia menyebut 2 RUU ditargetkan segera tuntas yakni RUU tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Pembahasan RUU PSDN ini hanya mengubah 1 Pasal sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian menargetkan penyusunan dan pembahasan RUU Kecerdasan Artificial.

“Kalau tidak di (Prolegnas) jangka pendek, masuk di jangka menengah,” katanya dalam rapat bersama Baleg DPR, Selasa (17/11/2026).

Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan Komisi II masih menggodok RUU Perubahan Kedua UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan RUU Perubahan Kedua UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Kedua RUU itu ditargetkan tuntas Desember 2026.

Baca juga:

Untuk Prolegnas Prioritas Tahun 2027 Komisi II mengusulkan 3 RUU yakni RUU BUMD, RUU Administrasi Pertanahan dan RUU Wilayah Negara. RUU BUMD dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan lebih efektif dan terintegrasi. RUU Administrasi Pertanahan diperlukan untuk melengkapi pengaturan UU No.10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria. Sementara RUU Wilayah Negara untuk menyesuaikan nomenklaturnya terkait Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info