Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang UU DPD mengevaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas perubahan kedua tahun 2025 dan RUU prioritas tahun 2026. Lantas bagaimana jumlah dan komposisi daftar RUU Prioritas 2026?
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan ada 4 RUU yang ditarik dari prolegnas prioritas 2026 dan dimasukan dalam prolegnas jangka menengah atau longlist. Pada awal rapat dibuka, keempat RUU yang dicabut itu yakni RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara), RUU Patriot Bond/Surat Berharga, RUU Perindustrian, dan RUU Perubahan Kedua UU No.16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RUU Kejaksaan).
Jelang rapat berakhir, disetujui 4 RUU dihapus dari Prolegnas Prioritas 2026. Yakni RUU Perubahan UU No.8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Kejaksaan, RUU Patriot Bond/Surat Berharga, dan RUU Danantara.
“Dipastikan ada 4 RUU yang mengalami penarikan dan pengembalian kepada long list prolegnas jangka menengah,” kata politisi partai Gerindra itu dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Tim PPUU DPD, Kamis (27/11/2025).
Baca juga:
- Ini 67 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2026, Ada RUU Advokat hingga Perampasan Aset
- Berbagai RUU Usulan Fraksi untuk Prolegnas Prioritas 2026, dari RUU Perampasan Aset Hingga Bank Makanan
Selain itu Bob mengatakan DPR mengusulkan RUU Penyadapan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Beleid itu dinilai urgen untuk mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel praktik penyadapan dalam penegakan hukum dan perlindungan privasi warga negara. Tak sekedar melihat penerapan hukumnya secara universal tapi juga spesifik pada ranah pelaksanaan hukum pidana.
Melihat perkembangan hukum di masyarakat, Bob menyebut Baleg mengusulkan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi juga masuk Prolegnas Prioritas 2026. Pengelolaan air minum dan sanitasi dinilai penting karena berdampak terhadap masyarakat luas. Serta RUU Masyarakat Hukum Adat yang semula usulan anggota jadi usulan Baleg ke Prolegnas Prioritas 2026. RUU BUMN ikut ditendang keluar dari daftar prolegnas prioritas 2026 karena tuntas dibahas dan diterbitkan melalui UU No.16 Tahun 2025.
















