“Kami menunggu dari DPR dan pemerintah menjawab kebutuhan daerah terkait RUU ini dan kami harap Surpres segera turun dan dibahas di Baleg bersama pemerintah dan DPD”, harap senator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.
Abdul menambahkan 3 RUU sudah dilayangkan kepada pimpinan DPR yakni RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Khusus RUU Pemerintahan Daerah sangat dinanti masyarakat dan pemerintah daerah untuk segera dibahas. Diusulkan untuk pembahasan awal bisa dimulai dengan draf RUU yang disiapkan DPD. Begitu pula RUU Masyarakat Hukum Adat urgen segera dibahas apalagi berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“RUU Masyarakat Hukum Adat diharapkan bisa dibahas bersama. RUU Perubahan Iklim ini juga penting ditindaklanjuti,” usulnya.
Tak ketinggalan Abdul menyebut 3 RUU masih disusun yaitu RUU Pemerintahan Aceh, RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan RUU Bahasa Daerah. DPD menargetkan penyusunan RUU BUMD tuntas dalam waktu dekat untuk segera dibahas dan draf RUU Bahasa Daerah masih dalam tahap finalisasi.
“Kami senantiasa selalu bersemangat hadir di Baleg, untuk melakukan pembahasan secara tripartit dan kolaborasi untuk menghasilkan produk legislasi yang menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan daerah,” tutupnya.
















