Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama Kementerian Hukum dan Panitia Perancang UU DPD mengevaluasi program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas perubahan kedua tahun 2025 dan RUU prioritas tahun 2026. Lantas bagaimana jumlah dan komposisi daftar RUU Prioritas 2026?
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan ada 4 RUU yang ditarik dari prolegnas prioritas 2026 dan dimasukan dalam prolegnas jangka menengah atau longlist. Pada awal rapat dibuka, keempat RUU yang dicabut itu yakni RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara), RUU Patriot Bond/Surat Berharga, RUU Perindustrian, dan RUU Perubahan Kedua UU No.16 Tahun 2004tentang Kejaksaan Republik Indonesia (RUU Kejaksaan).
Jelang rapat berakhir, disetujui 4 RUU dihapus dari Prolegnas Prioritas 2026. Yakni RUU Perubahan UU No.8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), RUU Kejaksaan, RUU Patriot Bond/Surat Berharga, dan RUU Danantara.
“Dipastikan ada 4 RUU yang mengalami penarikan dan pengembalian kepada long list prolegnas jangka menengah,” kata politisi partai Gerindra itu dalam rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan Tim PPUU DPD, Kamis (27/11/2025).
Baca juga:
- Ini 67 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2026, Ada RUU Advokat hingga Perampasan Aset
- Berbagai RUU Usulan Fraksi untuk Prolegnas Prioritas 2026, dari RUU Perampasan Aset Hingga Bank Makanan
Selain itu Bob mengatakan DPR mengusulkan RUU Penyadapan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026. Beleid itu dinilai urgen untuk mengatur secara komprehensif, tegas, dan akuntabel praktik penyadapan dalam penegakan hukum dan perlindungan privasi warga negara. Tak sekedar melihat penerapan hukumnya secara universal tapi juga spesifik pada ranah pelaksanaan hukum pidana.
Melihat perkembangan hukum di masyarakat, Bob menyebut Baleg mengusulkan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi juga masuk Prolegnas Prioritas 2026. Pengelolaan air minum dan sanitasi dinilai penting karena berdampak terhadap masyarakat luas. Serta RUU Masyarakat Hukum Adat yang semula usulan anggota jadi usulan Baleg ke Prolegnas Prioritas 2026. RUU BUMN ikut ditendang keluar dari daftar prolegnas prioritas 2026 karena tuntas dibahas dan diterbitkan melalui UU No.16 Tahun 2025.
“Sehingga RUU yang masuk dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2026 berjumlah 64 RUU beserta 5 RUU kumulatif terbuka,” urai Bob.
Dalam forum itu Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, menguraikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 13 RUU perubahan kedua prolegnas prioritas 2025 antara lain RUU Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tuntas dengan diterbitkannya UU 16/2025. RUU Pengelolaan Ruang Udara juga disetujui dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu.
Selanjutnya ada 3 RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR yakni RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana. Sebanyak 2 RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR yakni RUU Desain Industri dan RUU Hukum Perdata Internasional. Kemudian 4 RUU dalam proses permohonan Surat Presiden (Surpres).
Yakni RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Perubahan UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ada 2 RUU dalam proses pembahasan internal di pemerintah yakni RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Nico mengusulkan RUU BUMN dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas 2026 karena sudah disahkan. Diharapkan RUU Desain Industri dan RUU Hukum Perdata Internasional segera masuk jadwal pembahasan di DPR.
“Demikian evaluasi perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Prioritas 2026 dari pemerintah,” ujarnya.
Giliran berikutnya Ketua PPUU DPD, Abdul Kholik, mengingatkan RUU Daerah Kepulauan menunggu Surpres. Presiden diharapkan segera menerbitkan Surpres dan menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut di DPR. Pembahasan RUU diharapkan berlangsung di Baleg DPR untuk memudahkan koordinasi. RUU ini sudah bertengger 16 tahun dalam prolegnas. Hal tersebut mencerminkan kebutuhan yang kuat terhadap RUU Daerah Kepulauan.
“Kami menunggu dari DPR dan pemerintah menjawab kebutuhan daerah terkait RUU ini dan kami harap Surpres segera turun dan dibahas di Baleg bersama pemerintah dan DPD”, harap senator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu.
Abdul menambahkan 3 RUU sudah dilayangkan kepada pimpinan DPR yakni RUU tentang Perubahan Keempat atas UU No.23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, RUU Masyarakat Hukum Adat, dan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Khusus RUU Pemerintahan Daerah sangat dinanti masyarakat dan pemerintah daerah untuk segera dibahas. Diusulkan untuk pembahasan awal bisa dimulai dengan draf RUU yang disiapkan DPD. Begitu pula RUU Masyarakat Hukum Adat urgen segera dibahas apalagi berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“RUU Masyarakat Hukum Adat diharapkan bisa dibahas bersama. RUU Perubahan Iklim ini juga penting ditindaklanjuti,” usulnya.
Tak ketinggalan Abdul menyebut 3 RUU masih disusun yaitu RUU Pemerintahan Aceh, RUU Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan RUU Bahasa Daerah. DPD menargetkan penyusunan RUU BUMD tuntas dalam waktu dekat untuk segera dibahas dan draf RUU Bahasa Daerah masih dalam tahap finalisasi.
“Kami senantiasa selalu bersemangat hadir di Baleg, untuk melakukan pembahasan secara tripartit dan kolaborasi untuk menghasilkan produk legislasi yang menjawab kebutuhan hukum masyarakat dan daerah,” tutupnya.
















