4 RUU Ini Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2026
Terbaru

4 RUU Ini Ditarik dari Prolegnas Prioritas 2026

Yakni RUU KUHAP hingga RUU Kejaksaan. Baleg DPR usul RUU Penyadapan dan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi masuk prolegnas prioritas 2026

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

“Sehingga RUU yang masuk dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2026 berjumlah 64 RUU beserta 5 RUU kumulatif terbuka,” urai Bob.

Dalam forum itu Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, menguraikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap 13 RUU perubahan kedua prolegnas prioritas 2025 antara lain RUU Perubahan Keempat UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tuntas dengan diterbitkannya UU 16/2025. RUU Pengelolaan Ruang Udara juga disetujui dalam rapat paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Selanjutnya ada 3 RUU dalam proses pembahasan tingkat I di DPR yakni RUU Hukum Acara Perdata, RUU Narkotika, dan RUU Penyesuaian Ketentuan Pidana. Sebanyak 2 RUU menunggu jadwal pembahasan di DPR yakni RUU Desain Industri dan RUU Hukum Perdata Internasional. Kemudian 4 RUU dalam proses permohonan Surat Presiden (Surpres).

Yakni RUU Ketahanan dan Keamanan Siber, RUU Pelaksanaan Pidana Mati, RUU Jaminan Benda Bergerak, dan RUU Perubahan UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Ada 2 RUU dalam proses pembahasan internal di pemerintah yakni RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara dan RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Nico mengusulkan RUU BUMN dikeluarkan dari daftar prolegnas prioritas 2026 karena sudah disahkan. Diharapkan RUU Desain Industri dan RUU Hukum Perdata Internasional segera masuk jadwal pembahasan di DPR.

“Demikian evaluasi perubahan kedua Prolegnas Prioritas 2025 dan Prolegnas Prioritas 2026 dari pemerintah,” ujarnya.

Giliran berikutnya Ketua PPUU DPD, Abdul Kholik, mengingatkan RUU Daerah Kepulauan menunggu Surpres. Presiden diharapkan segera menerbitkan Surpres dan menunjuk wakil pemerintah untuk membahas RUU tersebut di DPR. Pembahasan RUU diharapkan berlangsung di Baleg DPR untuk memudahkan koordinasi. RUU ini sudah bertengger 16 tahun dalam prolegnas. Hal tersebut mencerminkan kebutuhan yang kuat terhadap RUU Daerah Kepulauan.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info