Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?
OPINI

Legislasi Jalur Cepat: Solusi atau Ilusi?

Jika mekanisme jalur cepat memang diperlukan, penerapannya harus dibatasi oleh kriteria urgensi yang ketat dan diputuskan melalui proses yang terbuka. Selain itu, kesempatan kelompok terdampak untuk berpartisipasi harus tetap dijamin. Pembentuk UU juga perlu menyediakan mekanisme evaluasi setelah aturan berlaku untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin luput dari pembahasan yang dipercepat.

•Bacaan 8 Menit
RA
Penulis Opini

Persoalan ini juga berkaitan erat dengan integritas proses legislasi. OECD dalam laporan “Preventing Policy Capture: Integrity in Public Decision Making” (2017) menekankan bahwa integritas pengambilan keputusan publik menuntut konsistensi dalam mengutamakan kepentingan masyarakat. Untuk mencegah dominasi kelompok tertentu, OECD merekomendasikan penguatan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pembuatan kebijakan.

Dalam rekomendasi terbaru tentang transparansi dan integritas lobi (2024), OECD juga mendorong adanya catatan jejak pengaruh dalam pengambilan keputusan publik (public decision-making process footprint). Melalui mekanisme itu, publik dapat menelusuri interaksi pembuat kebijakan dengan kelompok kepentingan yang berupaya mempengaruhi suatu keputusan.

Dalam hal inilah transparansi proses legislasi menjadi penting. Ketika informasi pembahasan RUU hanya diketahui segelintir pihak, kelompok yang memiliki akses informal kepada pengambil keputusan akan jauh lebih diuntungkan. Sebaliknya, masyarakat yang hanya mengandalkan informasi resmi memiliki pengetahuan yang terbatas, meskipun aturan yang sedang dibahas akan berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Ilusi jalur cepat legislasi

Di tengah persoalan tersebut, muncul wacana DPR untuk mengakomodasi mekanisme fast-track legislation atau legislasi jalur cepat.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan mengungkapkan bahwa mekanisme tersebut dapat diterapkan terutama untuk revisi UU yang hanya mengubah satu hingga beberapa pasal (Tirto, 2/10/2026). Ia mencontohkan revisi UU Daerah Khusus Jakarta yang dapat diselesaikan dalam dua hari. Baleg juga mempertimbangkan kemungkinan memasukkan mekanisme itu ke dalam perubahan UU PPP atau mengaturnya melalui UU tersendiri.

Argumentasi tersebut perlu dilihat secara kritis. Mengukur kebutuhan waktu pembahasan dari jumlah pasal yang diubah merupakan pendekatan yang keliru. Perubahan satu pasal mengenai masa jabatan pejabat negara, misalnya, dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan. Begitu pula perubahan kewenangan suatu lembaga yang mungkin hanya memerlukan beberapa kalimat, tetapi membawa konsekuensi konstitusional yang besar.

Di sejumlah negara, penggunaan jalur cepat legislasi diatur dengan batasan yang ketat.

Di Inggris, Komite Konstitusi pada Majelis Tinggi Parlemen (Constitution Committee of the House of Lords) dalam laporan “Fast-track Legislation: Constitutional Implications and Safeguards” (2009) menegaskan bahwa percepatan legislasi semestinya hanya dilakukan dalam keadaan luar biasa. Pemerintah harus mampu menjelaskan alasan urgensinya kepada parlemen. Pengawasan terhadap proses pembahasan tetap harus dijaga, termasuk kesempatan bagi kelompok terdampak untuk ikut mempengaruhi proses pembentukan kebijakan.

legislatorruupembentukan undang-undang
Rizky Argama

Peneliti/Pengajar

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info