Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih bergulir di Komisi VI DPR. Berbagai kalangan telah diundang untuk memberikan masukan, antara lain dari kalangan akademisi, salah satunya Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago.
Prof Faisal mengkritik sedikitnya 6 substansi dalam RUU Kadin. Pertama, Kadin sejak awal dibentuk kumpulan pengusaha. Tujuannya menggerakkan perekonomian, membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga RUU Kadin harus mengatur posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Sayangnya dalam RUU organisasi pengusaha ini diposisikan sebagai bagian dari pemerintah.
“Menurut saya independensinya Kadin ini jadi agak terganggu kalau ada di dalamnya (pemerintah, -red). Pengaturan ini dapat mempengaruhi kemandirian Kadin,” kata Prof Faisal dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Kadin di ruang rapat Komisi VI DPR, Rabu (18/11/2026).
Prof Faisal menekankan organisasi yang dibentuk atau bagian dari pemerintah biasanya berbentuk badan. Berpotensi akan menjadi masalah ketika Kadin menjadi badan pemerintah, terutama dalam hal penempatannya diantara kementerian atau lembaga lainnya. Dengan menjadi bagian dari pemerintah, dikhawatirkan Kadin ke depan tidak independen. Independensi Kadin lebih lanjut dapat ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.
“Independensi Kadin ini harga mutlak karena organisasi ini awalnya dibentuk pengusaha untuk membantu dongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Baca juga:
- Pemerintah Usulkan Pangkas 184 DIM RUU Kadin, Independensi dan Kewenangan Organisasi Jadi Sorotan
- RUU Kadin Bergulir, Batas Wewenang Kadin dan Pemerintah Dipersoalkan
Kedua, Prof Faisal menegaskan hubungan Kadin dan pemerintah harus diatur tegas. Kadin harus dipertahankan sebagai mitra strategis pemerintah. Tercatat RUU mengatur Kadin menjalankan penugasan pemerintah. Artinya, Kadin sebagai bawahan pemerintah. Hubungan antara atasan dan bawahan ini berpotensi menghasilkan laporan yang sekadar menyenangkan atasan atau ‘asal bapak senang’ (ABS).=
















