6 Catatan Akademisi terhadap RUU Kadin, dari Independensi hingga Pendanaan
Terbaru

6 Catatan Akademisi terhadap RUU Kadin, dari Independensi hingga Pendanaan

Kadin sebagai organisasi pengusaha harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah, bukan alat kekuasaan/politik. RUU Kadin harus menjamin independensi organisasi Kadin.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago (tengah) berfoto bersama seusai RDPU dengan Komisi VI DPR. Foto: Istimewa
Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago (tengah) berfoto bersama seusai RDPU dengan Komisi VI DPR. Foto: Istimewa

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No.1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masih bergulir di Komisi VI DPR. Berbagai kalangan telah diundang untuk memberikan masukan, antara lain dari kalangan akademisi, salah satunya Guru Besar Fakultas Hukum (FH) Universitas Borobudur, Prof Faisal Santiago.

Prof Faisal mengkritik sedikitnya 6 substansi dalam RUU Kadin. Pertama, Kadin sejak awal dibentuk kumpulan pengusaha. Tujuannya menggerakkan perekonomian, membantu pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga RUU Kadin harus mengatur posisi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah. Sayangnya dalam RUU organisasi pengusaha ini diposisikan sebagai bagian dari pemerintah.

“Menurut saya independensinya Kadin ini jadi agak terganggu kalau ada di dalamnya (pemerintah, -red). Pengaturan ini dapat mempengaruhi kemandirian Kadin,” kata Prof Faisal dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) RUU Kadin di ruang rapat Komisi VI DPR, Rabu (18/11/2026).

Prof Faisal menekankan organisasi yang dibentuk atau bagian dari pemerintah biasanya berbentuk badan. Berpotensi akan menjadi masalah ketika Kadin menjadi badan pemerintah, terutama dalam hal penempatannya diantara kementerian atau lembaga lainnya. Dengan menjadi bagian dari pemerintah, dikhawatirkan Kadin ke depan tidak independen. Independensi Kadin lebih lanjut dapat ditegaskan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Kadin.

“Independensi Kadin ini harga mutlak karena organisasi ini awalnya dibentuk pengusaha untuk membantu dongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.

Baca juga:

Kedua, Prof Faisal menegaskan hubungan Kadin dan pemerintah harus diatur tegas. Kadin harus dipertahankan sebagai mitra strategis pemerintah. Tercatat RUU mengatur Kadin menjalankan penugasan pemerintah. Artinya, Kadin sebagai bawahan pemerintah. Hubungan antara atasan dan bawahan ini berpotensi menghasilkan laporan yang sekadar menyenangkan atasan atau ‘asal bapak senang’ (ABS).=

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info