Terbaru

Komnas Perempuan berharap pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna terdekat.

UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, mengatur BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.

Antara lain proses persidangan tidak berjalan dengan efektif karena minimnya kesiapan perangkat pengadilan hingga keluarga korban menyampaikan mereka memerlukan jaminan perlindungan dan pemulihan dari LPSK selama proses persidangan.

Pemeriksaan saksi tersebut ditujukan mendengarkan keterangan saksi guna mengetahui kondisi distribusi dan penyaluran produk di masyarakat pada periode waktu perkara (Oktober 2021-Mei 2022).

PSHK sebut perpanjangan masa jabatan kepala desa potensi korupsi lebih tinggi, 3 Catatan KPA Soal Pengadilan Khusus Pertanahan, hingga rekrutmen calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dibuka turut dibahas Hukumonline.

Diusulkan dibentuk Komisi Khusus terlebih dulu untuk menangani masalah konflik agraria struktural sebelum membentuk Pengadilan Khusus Pertanahan.

Kehadiran KUHP baru suatu hal yang harus diapresiasi bersama-sama karena Indonesia bisa punya criminal code yang sesuai zaman.

Antara lain sulitnya berharap DPR membatalkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja begitu juga permohonan pengujian ke MK.

RUU PPRT sebagai dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan berbagai persoalan pekerja domestik.

Berdasarkan analisa hukum yang dilakukan sesuai fakta persidangan, kedua tim penasihat hukum menilai dari seluruh unsur dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak terpenuhi atau terbukti di persidangan.