Terbaru

Era Baru Hubungan Kerja: Alih Daya Dibatasi, Penahanan Ijazah Kena Pidana

Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal dan administrasi ketenagakerjaan dengan ketentuan baru agar pelaksanaan hubungan kerja tetap memberikan pelindungan kepada pekerja sekaligus menjaga keberlanjutan usaha.
•
Hanifah Dwi Jayanti

Kebijakan Tak Berbasis Risiko Tingkatkan Ancaman, Menteri LH Dorong Aksi Kolaboratif Cegah Bencana

Indonesia dilanda rangkaian bencana besar dalam beberapa tahun terakhir. Bencana ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, melainkan juga akibat kebijakan yang keliru dan perlu segera dibenahi.
•
CR 36

Pemerintah Usulkan Pangkas 184 DIM RUU Kadin, Independensi dan Kewenangan Organisasi Jadi Sorotan

Kadin ke depan diharapkan mampu menjadi jembatan antara dunia usaha dan kebijakan pemerintah. Memperkuat keterhubungan antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.
•
Ady Thea DA

S&P Law Office Dorong Pengusaha Muda Melek Hukum dan Teknologi

Sumpah Pengusaha Muda 2026 menjadi ruang diskusi bagi generasi muda untuk memahami tantangan hukum, teknologi, dan kewirausahaan.
•
Tim Publikasi Hukumonline

Hakim Agung Ulas Terobosan Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Perma 1/2026

Penyelesaian sengketa perbankan bisa melalui Pengadilan Negeri sebagai pengadilan penghubung bagi Pengadilan Niaga.
•
Aji Prasetyo

Lima Ketentuan Right of Reversion yang Perlu Diatur dalam RUU Hak Cipta

Perlu mengatur mekanisme pengembalian hak cipta setelah 25 tahun serta memperkuat transparansi royalti dan perlindungan karya di ruang digital.
•
Willa Wahyuni

Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Diundur, MPR Bentuk Tim Ad Hoc dan Verifikasi Berkas

Mengingat kepadatan kegiatan Presiden Prabowo Subianto, jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan Wapres baru digeser jadi 9 Desember 2026. MPR telah membentuk tim ad hoc dan verifikasi berkas.
•
Ady Thea DA

KPK Tahan Staf Anggota DPR Anwar Sadad

Bagus bersama-sama dengan Anwar Sadad sunat dana hibah Rp41,7 miliar.
•
Aji Prasetyo

Pengganti Gibran Jadi Kewenangan Prabowo, Filep Wamafma Ingatkan Tanggung Jawab Politik Parpol

Parpol pengusung Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024 silam punya tanggung jawab moral terhadap mundurnya Gibran sebagai Wapres.
•
Ady Thea DA

Mengurai Paradoks Perpanjangan Cuti dan Penyingkatan Masa Hubungan Kerja PKWT di UU 27/2026

UU 27/2026 sebagai aturan ketenagakerjaan yang baru mengambil jalur progresif untuk memastikan kesejahteraan pekerja, tetapi implementasinya tetap harus memperhatikan konteks kondisi perusahaan dan melibatkan pengawasan pemerintah.
•
CR 36

Polri Sodorkan 10 Substansi dalam RUU Penyadapan, Apa Saja?

Kewenangan penyadapan diberikan secara terbatas. Untuk kepentingan hukum dan keamanan. Arahnya memberi kepastian hukum bagi aparat yang bertugas dan perlindungan HAM bagi masyarakat.
•
Ady Thea DA

BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini

Sepanjang Oktober 2026, sosialisasi literasi keuangan menjangkau Sekolah Rakyat di Sulawesi Utara, Tarakan, Natuna, Palu, Pontianak, Sigi, Buton Tengah, Bali, Jayapura, Singkawang, hingga Kendari.
•
Aji Prasetyo

Hak Konstitusional Masyarakat Jadi Prioritas, Pembentuk UU Wajib Patuhi Batas Open Legal Policy

Ketika mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UUD 1945 melalui undang-undang, pembentuk undang-undang harus mengambil pilihan dengan pertimbangan yang dapat diterima dan dibutuhkan oleh masyarakat supaya hak-hak konstitusional mereka tidak dilanggar.
•
CR 36

Pasca Gibran Berhenti sebagai Wapres, Pemerintah Didorong Benahi Tata Kelola Pemilu

Persoalan administrasi pemilu yang mencuat, termasuk dugaan penyelundupan hukum, perlu diungkap dan diselesaikan. Penyelesaian persoalan tersebut penting agar tidak menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemilu berikutnya.
•
Hanifah Dwi Jayanti
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info