Berita dan Peristiwa Terkini dalam Satu Hari Terakhir | Hukumonline

Terbaru

5 Rekomendasi Komnas Perempuan untuk RUU PPRT

Komnas Perempuan berharap pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna terdekat.
Ady Thea DA

Penempatan Kemhan Sebagai Koordinator Intelijen Dinilai Bertentangan dengan UU

UU No.17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, mengatur BIN sebagai koordinator penyelenggara intelijen negara.
Ady Thea DA

6 Temuan Komnas HAM di Persidangan Kasus Mutilasi 4 Warga di Mimika Papua

Antara lain proses persidangan tidak berjalan dengan efektif karena minimnya kesiapan perangkat pengadilan hingga keluarga korban menyampaikan mereka memerlukan jaminan perlindungan dan pemulihan dari LPSK selama proses persidangan.
Ady Thea DA

KPPU Periksa Dua Perusahaan E-Commerce dalam Sidang Perkara Minyak Goreng

Pemeriksaan saksi tersebut ditujukan mendengarkan keterangan saksi guna mengetahui kondisi distribusi dan penyaluran produk di masyarakat pada periode waktu perkara (Oktober 2021-Mei 2022).
Fitri Novia Heriani

Perppu Cipta Kerja untuk Kepentingan Oligarki Hingga Ferdy Sambo Sampaikan Pembelaan

PSHK sebut perpanjangan masa jabatan kepala desa potensi korupsi lebih tinggi, 3 Catatan KPA Soal Pengadilan Khusus Pertanahan, hingga rekrutmen calon hakim ad hoc Pengadilan Tipikor dibuka turut dibahas Hukumonline.
Agus Sahbani

3 Catatan KPA Soal Pengadilan Khusus Pertanahan

Diusulkan dibentuk Komisi Khusus terlebih dulu untuk menangani masalah konflik agraria struktural sebelum membentuk Pengadilan Khusus Pertanahan.
Ady Thea DA

Melihat Adopsi Perkembangan Teknologi Digital dalam KUHP Baru

Kehadiran KUHP baru suatu hal yang harus diapresiasi bersama-sama karena Indonesia bisa punya criminal code yang sesuai zaman.
Mochamad Januar Rizki

Akademisi FH UGM Ini Beberkan Tantangan Masyarakat Sipil Menghadapi Perppu Cipta Kerja

Antara lain sulitnya berharap DPR membatalkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja begitu juga permohonan pengujian ke MK.
Ady Thea DA

Menaker: Percepatan Pengesahan RUU PPRT untuk Lindungi Pekerja Domestik

RUU PPRT sebagai dasar hukum yang jelas untuk menyelesaikan berbagai persoalan pekerja domestik.
Ady Thea DA

Kuat Maruf dan Ricky Rizal Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan

Berdasarkan analisa hukum yang dilakukan sesuai fakta persidangan, kedua tim penasihat hukum menilai dari seluruh unsur dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak terpenuhi atau terbukti di persidangan.
Ferinda K Fachri