Bila Pasal 305 UU Kesehatan Diperluas, Dokter Terpaksa Langgar Sumpah dan Kode Etik
OPINI

Bila Pasal 305 UU Kesehatan Diperluas, Dokter Terpaksa Langgar Sumpah dan Kode Etik

Dengan penuh hormat, penulis berharap Mahkamah menolak permohonan ini untuk seluruhnya. Jangan sampai ada Terawan berikutnya. Biarlah sumpah yang kita ucapkan dan KODEKI yang diwariskan para pahlawan kedokteran kita tetap menjadi rumah bagi persaudaraan dokter Indonesia.

•Bacaan 3 Menit
DM
Penulis Opini

Setiap dokter Indonesia pernah berdiri dan mengucapkan sumpah yang sama. Salah satu janjinya: memperlakukan teman sejawat sebagaimana kita sendiri ingin diperlakukan. Janji itu dikuatkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), warisan para pahlawan pendahulu kita.

Dasaad Mulijono. Foto: Istimewa
Dasaad Mulijono. Foto: Istimewa

Saya menulis ini dengan satu harapan sederhana: agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengetahui bahwa mayoritas dokter Indonesia sangat menjunjung tinggi sumpah dan KODEKI itu, bahkan menganggapnya sakral.

Harapan itu penting karena MK sedang memeriksa perkara Nomor 332/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon meminta Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diperluas, sehingga yang boleh mengadukan dokter ke Majelis Disiplin Profesi (MDP) bukan hanya pasien atau keluarganya, tetapi juga sesama dokter, organisasi profesi, BPJS, dan perusahaan asuransi.

Suara mayoritas dokter

Persidangan di MK tentu berfokus pada argumen para pihak, saksi, dan ahli. Wajar bila suara mayoritas dokter tidak tampil langsung di ruang sidang. Karena itu, izinkan saya menyampaikannya: sebagian besar dokter yang saya kenal memegang teguh sumpahnya. Sikap ini dapat dikonfirmasi kepada PB IDI, rumah besar profesi kita.

Perkara ini diajukan oleh empat dokter. Dalam persidangan, salah satu Pemohon bahkan menyatakan hadir sebagai pribadi, bukan mewakili organisasi. Artinya, permohonan ini bukan suara profesi dokter Indonesia.

Bagi dokter yang memegang sumpahnya, saling mengadukan ke MDP bukan jalan yang wajar. MDP adalah forum yang sanksinya menyentuh izin praktik, dan rekomendasinya membuka jalan ke proses pidana dan perdata. Sumpah dan KODEKI mengajarkan kita membina sejawat yang keliru, bukan menyeretnya ke forum penghukuman untuk mencelakakan karier dan reputasinya. Sejawat yang peduli tetap bisa melapor ke komite medik, MKEK, atau Kementerian Kesehatan.

Belajar dari kasus dr. Terawan

Kita pernah punya pengalaman pahit. dr. Terawan Agus Putranto mengembangkan metode yang dikenal publik sebagai “cuci otak”. Pada 2018, MKEK IDI menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan merekomendasikan pencabutan rekomendasi izin praktiknya. Pada 2022, ia diberhentikan secara permanen dari keanggotaan IDI dan terancam tidak dapat lagi mengurus izin praktik.

Halaman selanjutnya:Terlepas dari pro dan...
mahkamah konstitusidokterkode etikuu kesehatan
Dasaad Mulijono

Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info