Bila Pasal 305 UU Kesehatan Diperluas, Dokter Terpaksa Langgar Sumpah dan Kode Etik
OPINI

Bila Pasal 305 UU Kesehatan Diperluas, Dokter Terpaksa Langgar Sumpah dan Kode Etik

Dengan penuh hormat, penulis berharap Mahkamah menolak permohonan ini untuk seluruhnya. Jangan sampai ada Terawan berikutnya. Biarlah sumpah yang kita ucapkan dan KODEKI yang diwariskan para pahlawan kedokteran kita tetap menjadi rumah bagi persaudaraan dokter Indonesia.

•Bacaan 3 Menit
DM
Penulis Opini

Terlepas dari pro dan kontra ilmiahnya, kasus itu memperlihatkan betapa besar kuasa yang dulu dipegang organisasi profesi atas nasib seorang dokter. Bagi saya, kasus itu adalah pelajaran pahit tentang bagaimana perbedaan pendapat ilmiah dan persaingan di dunia kedokteran bisa berujung pada upaya mengakhiri karier seorang inovator. Pelajaran itu pula yang kemudian dijawab UU 17/2023 dengan memisahkan kewenangan etik, disiplin, dan perizinan.

Jangan sampai terulang

Saya khawatir pengalaman serupa terulang dengan cara baru, dan saya mengalaminya sendiri. Beberapa kasus pasien saya dipersoalkan oleh dewan etik sebuah perhimpunan yang beranggotakan sebagian Pemohon, tanpa satu pun pasien mengadu atau meminta second opinion, dan tanpa diskusi ilmiah lebih dahulu. Yang datang langsung berupa surat keputusan “pelanggaran etik berat” yang merekomendasikan pencabutan STR saya. Bila dijalankan, rekomendasi itu akan mengakhiri karier saya sebagai dokter.

Namun setiap pintu yang ditempuh tertutup. MDP menyatakan tidak ada pelanggaran disiplin. Berbeda dengan kasus dr. Terawan, kali ini PB IDI dan MKEK PB IDI justru mengoreksi keputusan itu. KKI dan Kementerian Kesehatan mengetahui perkara ini, dan STR serta SIP saya tetap berlaku. Para pasien itu sendiri tidak pernah mengadu; mereka justru keberatan data medisnya dipakai oleh pihak yang mengadukan, dan berterima kasih atas penanganan yang saya berikan.

Kini, setelah semua pintu itu tertutup, yang diminta adalah mengubah tafsir undang-undang agar pintu MDP terbuka bagi sesama dokter. Saya tidak bisa tidak bertanya: untuk siapa sebenarnya perluasan ini? Untuk keselamatan pasien, atau untuk membuka kembali pintu yang sudah ditutup oleh lembaga-lembaga yang berwenang?

Harapan kepada Mahkamah

Saya percaya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi akan menimbang perkara ini dengan jernih. Menentukan siapa yang berhak mengadu ke MDP adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Pasien tetap memegang pintu itu, dan saluran perbaikan lain tetap terbuka. Tidak ada bukti bahwa pasien menjadi kurang aman karenanya.

Karena itu, dengan penuh hormat, penulis berharap Mahkamah menolak permohonan ini untuk seluruhnya. Jangan sampai ada Terawan berikutnya. Biarlah sumpah yang kita ucapkan dan KODEKI yang diwariskan para pahlawan kedokteran kita tetap menjadi rumah bagi persaudaraan dokter Indonesia.

 

*) Prof. Dr. dr. Dasaad Mulijono, Sp.JP(K), Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

mahkamah konstitusidokterkode etikuu kesehatan
Dasaad Mulijono

Pemerhati Kebijakan Kesehatan Publik

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

OPINI LAINNYA

Lihat Semua

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU

Lihat Semua
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info