Mengurai Dimensi Delik Penyadapan Versus Makar Terhadap Presiden
OPINI

Mengurai Dimensi Delik Penyadapan Versus Makar Terhadap Presiden

Tanpa adanya sikap batin (mens rea) khusus yang mengarah pada pasal-pasal tentang makar, maka harus dikatakan delik makar tidak terbukti sekalipun delik penyadapan terbukti. Penyadapan secara melawan hukum memiliki pasal-pasal khusus dalam KUHP dan UU ITE. Namun, menggunakan pasal-pasal makar tanpa dasar unsur yang kuat berisiko dianggap overcriminalization.

•Bacaan 7 Menit
ZA

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (ASN), dan Irjen Eko Hadi Santoso (EHS) selaku Widyaiswara Kepolisian Utama Tk 1 Sespim Lemdiklat Polri sebagai tersangka dugaan penyadapan tanpa prosedural/ilegal (illegal tapping) dalam rentang waktu tahun 2025-2026 terhadap Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya. Kemudian disusul oleh Irjen Slamet Uliandi (SU) selaku mantan Kadiv TIK Polri sebagai tersangka keempat dua hari setelahnya.

Zulfikar Ardiwardana Wanda. Foto: Istimewa
Zulfikar Ardiwardana Wanda. Foto: Istimewa

Ancaman pidana yang dijerat terhadap mereka berempat dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 258 jo. Pasal 332 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Dalam perkembangannya, kasus yang sangat menyita perhatian publik ini bukan hanya sekedar illegal tapping, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal, namun lebih jauh mengarah pada isu makar terhadap Presiden yang pada muaranya berpotensi mengancam keamanan negara.

Bukti awal adanya indikasi kuat mengarah pada makar dalam kasus dugaan penyadapan kepada Presiden dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra saat menggelar konferensi pers di sela-sela kunjungan kerja di Museum Tsunami Aceh pada 4 November 2026. Pada waktu yang sama disampaikan juga oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo dan para perwira tinggi Polri lainnya (Dewan Jenderal) kemungkinan sudah masuk kategori yang dianggap sebagai perbuatan yang mengarah pada makar karena membahayakan keselamatan dan kepentingan pimpinan negara. Hal ini memantik pertanyaan hukum yang mendasar: apakah delik penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden dapat diperluas atau dianggap sebagai delik makar dan apakah setiap penyadapan terhadap Presiden otomatis dikategorikan sebagai makar apapun motif yang melatarbelakanginya?

Penyadapan Dilakukan Hanya untuk Penegakan Hukum

Penyadapan (interception) merupakan campur tangan terhadap komunikasi non publik, sehingga bersinggungan langsung dengan hak atas perlindungan diri pribadi dalam Pasal 28G ayat (1) dan hak berkomunikasi dalam Pasal 28F UUD 1945. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 memungkinkan pembatasan hak, tetapi hanya dengan undang-undang, untuk tujuan yang sah, dan secara proporsional. Standar serupa tercantum dalam Perjanjian Internasional - Article 17 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 yang melarang tindakan sewenang-wenang terhadap “korespondensi” seseorang secara melawan hukum.

Istilah korespondensi yang dimaksud mencakup segala bentuk komunikasi jarak jauh, baik surat menyurat konvensional maupun komunikasi digital modern seperti email, pesan singkat (chat), panggilan telepon dan pertukaran data elektronik lainnya yang dalam hal ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang sah. Dalam konteks demikian dimaksudkan negara tidak boleh menyadap, membuka, membaca ataupun tindakan-tindakan lainnya yang merujuk pada pelanggaran hak maupun data privasi seseorang tanpa dasar dan alasan yang ditentukan oleh hukum. Secara normatif perihal penyadapan diatur dalam ketentuan Pasal 258 jo. Pasal 332 KUHP Nasional serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang pada prinsipnya melarang intersepsi informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik/privasi tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan definisi penyadapan termaktub dalam Pasal 1 angka 36 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP (KUHAP Nasional) lebih luas dan detail karena dirancang untuk kepentingan penegakan hukum. Penyadapan dalam ruang lingkup KUHAP Nasional bukan hanya “mendengarkan percakapan telepon”, melainkan juga mencakup intersepsi, perekaman, pembelokan, pengubahan, penghambatan, penyambungan, pemasangan alat, dan pencatatan transmisi data digital yang dilakukan secara sah. Lebih lanjut ketentuan Pasal 136 ayat (1) KUHAP Nasional menyatakan bahwa penyidik dapat melakukan penyadapan sebagai upaya paksa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 89 untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Namun, Pasal 136 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyadapan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Artinya, KUHAP Nasional hanya memberi dasar kewenangan dan definisi, tetapi tidak mengatur sendiri syarat, izin, jangka waktu, penyimpanan hasil, maupun mekanisme pengawasannya sebagaimana yang pernah ditentukan dalam Putusan MK No. 006/PUU-I/2003; No. 012-016-019/PUU-VIII/2006; No. 5/PUU-VIII/2010; dan No. 70/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang tersendiri yang secara delegatif dituangkan dalam Pasal 36 KUHAP Nasional. Hal ini sangat fundamental karena berkenaan dengan pembatasaan kemerdekaan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Saat ini, KUHAP Nasional belum mengatur tata cara teknis terkait upaya paksa penyadapan secara rinci, kecuali terhadap tindak pidana tertentu seperti korupsi, narkoba, dan terorisme yang mekanisme penyadapannya diatur secara khusus dalam undang-undangnya.

makarpenyadapanpresidenkuhpuu ite
Zulfikar Ardiwardana Wanda

Pegawai Negeri Sipil

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info