Peradi Minta Pemerintah Perjelas Aturan dan Pengawasan Penyadapan
Terbaru

Peradi Minta Pemerintah Perjelas Aturan dan Pengawasan Penyadapan

Selain menjamin perlindungan hak atas privasi, pengaturan penyadapan perlu dilengkapi mekanisme pengawasan agar penggunaan teknologi lawful interception tidak disalahgunakan.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Ahmad Fikri Assegaf dalam Talkshow dan Diskusi Peradi bertajuk Memahami Penyadapan di Negara Hukum yang Demokratis, Kamis (12/11/2026). Foto: Firyal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Ahmad Fikri Assegaf dalam Talkshow dan Diskusi Peradi bertajuk Memahami Penyadapan di Negara Hukum yang Demokratis, Kamis (12/11/2026). Foto: Firyal

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendorong pengaturan penyadapan secara komprehensif melalui undang-undang. Pengaturan tersebut dinilai penting guna memastikan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tidak disalahgunakan sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan hak atas privasi warga negara.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi, Ahmad Fikri Assegaf mengatakan persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kewenangan aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan komunikasi advokat dengan klien yang merupakan bagian penting dari pelaksanaan profesi advokat yang harus dijaga kerahasiaanya.

Fikri menyoroti potensi penyalahgunaan perangkat penyadapan yang sejatinya digunakan secara legal untuk kepentingan penegakan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai jaminan perlindungan bagi advokat agar komunikasi dengan klien tidak turut menjadi sasaran penyadapan.

“Kalau peralatan untuk penyadapan yang legal digunakan secara menyalahi protokol dan dilakukan untuk menyadap salah satunya diduga presiden, bagaimana kita sebagai advokat? Apa jaminannya bahwa kita sebagai advokat tidak disadap?” ungkapnya dalam Talkshow dan Diskusi Peradi bertajuk Memahami Penyadapan di Negara Hukum yang Demokratis, Kamis (12/11/2026).

Baca juga:

Menurutnya, peraturan mengenai penyadapan yang berlaku saat ini lebih banyak mengatur pemberian kewenangan kepada lembaga tertentu. Sedangkan tata cara, prosedur, dan mekanisme pengawasan pelaksanaannya masih perlu diperjelas.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 pun telah menyatakan penyadapan harus diatur dalam undang-undang. Karena itu, kata dia, pembahasan regulasi penyadapan perlu dilakukan secara partisipatif dan tidak terburu-buru agar mampu memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info