Peradi Minta Pemerintah Perjelas Aturan dan Pengawasan Penyadapan
Selain menjamin perlindungan hak atas privasi, pengaturan penyadapan perlu dilengkapi mekanisme peng...
Proses Revisi UU Peradilan Militer, DPR Bakal Tancap Gas
Tak perlu menunggu batas waktu dua tahun. Pembahasan di DPR perlu membuka partisipasi publik agar pe...
Koalisi Desak Presiden dan DPR Segera Revisi UU Peradilan Militer, MK Beri Tenggat Dua Tahun
Putusan MK memandatkan UU 31/1997 inkonstitusional jika tidak diubah paling lambat 2 tahun sejak put...
Ini 4 Strategi Pemerintah Sederhanakan Regulasi, Aturan Tumpang Tindih Jadi Sasaran
Semakin banyak peraturan yang dibuat, publik semakin sulit memahaminya. Penyederhanaan peraturan dip...
Prof Yusril Dorong Kaji Ulang UU Zakat untuk Perkuat Kelembagaan Baznas
Langkah tersebut sebagai salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan, apalagi Baznas menargetkan p...
Rencana Dirikan Partai Baru Berujung Gugatan ke MK, Syarat Kantor Jadi Sorotan
Verifikasi partai politik seharusnya dapat dilakukan tanpa mewajibkan keberadaan gedung atau kantor ...
Menjaga Kekayaan Hayati Laut Lepas, Indonesia Perlu Perkuat Kerangka Hukum BBNJ
Adanya kerangka hukum nasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam pembagian manfaat dari hasil p...
Minta MK Batasi Penangguhan Perkara Akibat Praperadilan, WNI Uji KUHAP
Permohonan praperadilan berulang dapat menunda pemeriksaan pokok perkara tanpa batas yang jelas.














