Minta MK Batasi Penangguhan Perkara Akibat Praperadilan, WNI Uji KUHAP
Terbaru

Minta MK Batasi Penangguhan Perkara Akibat Praperadilan, WNI Uji KUHAP

Permohonan praperadilan berulang dapat menunda pemeriksaan pokok perkara tanpa batas yang jelas.

Firyalfatin
Bacaan 3 Menit
Ilustrasi persidangan di MK. Fotografer/Resa Esnir
Ilustrasi persidangan di MK. Fotografer/Resa Esnir

Warga negara Indonesia, Maret Samuel Sueken, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi penangguhan pemeriksaan pokok perkara akibat pengajuan praperadilan. Permohonan tersebut diajukan dalam Perkara Nomor 316/PUU-XXIV/2026 yang menguji Pasal 163 ayat (1) huruf e UU No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan itu menyatakan pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat digelar selama pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 163 ayat (1) huruf e KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa penangguhan pemeriksaan pokok perkara paling lama berlangsung sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan C Pasal 163 ayat (1) KUHAP. Penangguhan juga diminta hanya berlaku terhadap permohonan praperadilan pertama pada setiap tahap penyidikan dan penuntutan.

Kuasa hukum pemohon, Emiral Rangga Tranggono menyampaikan bahwa permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan pengalaman pemohon yang telah dialami secara konkret. Pemohon merupakan pelapor dalam perkara pidana berdasarkan laporan polisi tertanggal 5 Mei 2025.

Terhadap perkara yang diajukan pemohon itu telah diajukan permohonan praperadilan secara berturut-turut sebanyak empat kali. Dua di antaranya tercatat dalam Register Perkara Nomor 108/Pid.Pra/2026/PN JKTSEL tertanggal 2 Juli 2026 dan Nomor 129/Pid.Pra/2026/PN JKTSEL tertanggal 30 Juli 2026.

Baca juga:

Akibat berlakunya norma yang diuji, pemeriksaan pokok perkara yang menyangkut kepentingan pemohon sebagai pelapor tidak dapat diselenggarakan selama tujuh hari secara kumulatif, terhitung sejak 2 Juli 2026 hingga 30 Juli 2026.

“Kerugian Pemohon bukanlah kerugian yang bersifat umum, abstrak atau sekadar keprihatinan sebagai warga negara, melainkan kerugian yang melekat pada diri Pemohon secara pribadi dalam perkara yang konkret, terukur dalam satuan hari penundaan, dan terdokumentasi dalam register resmi pengadilan,” ujar Emiral dalam Sidang Pendahuluan di MK, Rabu (2/9/2026).

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info