Fasilitas negara yang dimaksud pada dasarnya adalah segala jenis fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau  APBD.

Hukum Menggunakan Fasilitas Negara dalam Masa Kampanye

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Mencatut identitas/data pribadi orang lain adalah tindakan melanggar hukum. Partai politik (parpol) yang mencatut warga tanpa seizin yang bersangkutan berpotensi mendapatkan konsekuensi hukum, baik dalam proses pendaftaran peserta pemilu ataupun dalam konteks pelindungan data pribadi.</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Konsekuensi Hukum Parpol yang Mencatut NIK Warga Tanpa Izin

<p>Pengaturan mengenai larangan kampanye setidak-tidaknya diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt54d32c5a567d3">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang</a> dan perubahannya.</p>

<p>Dari ketentuan di atas, kampanye dilarang dilakukan di tempat ibadah. Namun bagaimana jika dilakukan di pengajian rumahan?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Hukumnya Kampanye di Pengajian Rumahan

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Pemasangan atribut partai dan baliho untuk maju dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu bentuk kampanye. Pemasangan alat peraga kampanye hanya diperbolehkan <strong>di lokasi yang ditentukan</strong>.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Alat peraga kampanye <strong>dilarang dipasang di rumah dinas</strong>. Hal ini dikarenakan rumah dinas merupakan fasilitas negara yang dilarang digunakan untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan.</p>

<p style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify">Jika ketentuan pemasangan alat peraga kampanye dilanggar, pelanggar bisa dikenai sanksi. Apa sanksinya?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</p>


Bolehkah Memasang Baliho Kampanye di Rumah Dinas?

Skema ini tidak menjamin politisi bebas korupsi.

KPK Beberkan Skema Pendanaan Parpol

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.

Dari Soal Honor Advokat Sampai Pelibatan TNI dan Polri oleh Presiden Pada Kampanye Pemilu

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kami asumsikan himbauan tersebut disampaikan dalam kurun waktu masa kampanye oleh presiden yang juga menjadi calon presiden.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tentara Negara Indonesia (TNI) dan Polri diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis (pemilu). Perbuatan Presiden mengimbau TNI dan Polri untuk menyukseskan pemerintahan pada masa kampanye dapat dianggap sebagai tindakan yang menguntungkannya sebagai peserta pemilu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Presiden menurut Pasal 122 huruf a <a href="https://m.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61de937430/node/uu-no-5-tahun-2014-aparatur-sipil-negara" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</a> merupakan pejabat negara yang dapat dipidana jika terbukti melanggar ketentuan Pasal 547 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt59ba5511ab93b/node/534/undang-undang-nomor-7-tahun-2017/" style="color:blue; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</a> yaitu larangan melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilihan umum dalam masa kampanye.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Jika Presiden Melibatkan TNI dan Polri Pada Kampanye Pemilu

Dua pasangan capres dan cawapres berfoto bersama Ketua Bawaslu, Ketua KPU dan Ketua DKPP sebelum perhelatan debat yang kelima. Foto: RES

​​​​​​​Kepada semua pihak untuk ikut menjaga situasi selama masa tenang berlangsung hingga saat hari pemungutan suara tiba.

Masa Tenang, Bawaslu Minta Platform Medsos Tak Sebar Iklan Kampanye

Beranda

Home

kampanye

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kampanye