Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Foto: RES

Salah satu titik rawan korupsi adalah saat melakukan reformasi birokrasi melalui rekruitmen dan promosi jabatan.

KPK Peringatkan Bakal Calon Legislatif 2024 Jauhi Korupsi

Partai politik dikatakan memiliki elektabilitas jika memiliki daya pilih yang sesuai dengan kriteria keterampilan dan popularitas. Dalam negara demokrasi, partai politik harus berupaya meningkatkan elektabilitas untuk dapat memenangkan pemilihan umum.

Makna Elektabilitas dalam Politik

Syarat untuk menjadi calon anggota legislatif kini semakin mudah, lantaran pendaftaran calon anggota legislatif tidak diwajibkan menyertakan SKCK hingga mantan narapidana boleh mencalonkan diri sepanjang jujur mengemukakan statusnya kepada publik.

Minat Menjadi Caleg 2024? Begini Syaratnya Menurut Undang-Undang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (&ldquo;DPR&rdquo;), seorang warga negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tertentu dan diajukan sebagai bakal calon anggota DPR oleh partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta dalam pemilihan umum (&ldquo;Pemilu&rdquo;).</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Apa sajakah syarat yang harus dipenuhi dan bagaimana tata cara penetapan anggota komisi di DPR?<br />
&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya

Para narasumber saat menyampaikan evaluasi pidana Pemilu Serentak 2019 di Jakarta, Senin (7/10). Foto: DAN

Meningkat 58,3 persen jika dibandingkan Pemilu 2014. ​​​​​​​Ironisnya, saat penjatuhan vonis terdapat pula disparitas atau perbedaan putusan dalam kasus yang sama.

Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam

MK memutuskan 138 perkara sengketa hasil pemilu legislatif tidak dapat diterima atau tidak berlanjut ke tahap sidang pembuktian. Foto: RES 

Sisanya, 138 perkara sengketa hasil pileg tidak lolos ke tahap sidang pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil diantaranya permohonan ditarik, ketidaksesuaian antara posita dan petitum, melewati batas waktu pengajuan, tidak memiliki kedudukan hukum. 

122 Perkara Sengketa Pileg Berlanjut ke Sidang Pembuktian 

Salah satu tahapan pemilu. Foto: SGP

Dengan sistem proporsional terbuka, penentuan caleg terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, sehingga antar caleg pun dalam satu parpol harus bersaing untuk meraup suara terbanyak.

Lika-Liku Caleg Menuju ‘Senayan’ 

Ilustrasi pemilu. Ilustrator: BAS

Untuk membantu masyarakat sebagai pemilih menentukan siapa caleg pilihannya termasuk pasangan capres dan cawapres.

Mau Tahu Rekam Jejak Caleg? Cek 6 Portal Berikut Ini

Beranda

Home

caleg

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#caleg