KPK Respons Kritik Menko Luhut Terhadap OTT Koruptor
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjai...
Peringati G30S, KPK Serukan Ganyang Korupsi
KPK sangat menyadari bahwasanya laten jahat korupsi, pergerakannya mirip-mirip laten komunis, di man...
ICW Nilai Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi Sudah “Dikondisikan”
Pelemahan hukuman bagi narapidana koruptor diawali sejak dicabutnya aturan ketat remisi bagi narapid...
Napi Korupsi Bebas Bersyarat, MAKI Kritik Sistem Remisi dan Potongan Hukuman
MAKI menilai terdapat kekeliruan penerapan sistem pemotongan masa hukuman terhadap para narapidana k...
Tata Cara Pembebasan Bersyarat Narapidana Korupsi
Pembebasan bersyarat merupakan bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga ...
Napi Korupsi Bebas Bersyarat, KPK: Perlu Penanganan Secara Extra
Para pelaku korupsi pasca putusan pengadilan menjadi kewenangan dan kebijakan Kemenkumham. Meski dem...
Pembebasan Bersyarat Napi Korupsi: Pudarnya Harapan Pemberantasan Korupsi
Satu persatu napi koruptor mendapat pembebasan bersyarat karena tak ada Peraturan Pemerintah Nomor 9...
Teori Hukum Progresif dalam Pemberian Wewenang SP3 oleh KPK
Hukum progresif menuntut keberanian aparat penegak hukum dan memiliki cita untuk menjauhkan dari pra...