<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">Suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya dapat dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang hierarkinya setara atau lebih tinggi. Dalam konteks undang-undang, suatu undang-undang dapat dicabut dengan undang-undang yang lain atau melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lantas, bagaimana tata cara pencabutan suatu undang-undang?</p>

<p style="margin-left:0cm; margin-right:0cm">&nbsp;</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Tata Cara Pencabutan Undang-Undang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Ada dua mekanisme keberatan bagi pengusaha untuk sejumlah izin yang dicabut, yakni banding administrasi terhadap Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi serta jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Pemerintah Telah Cabut 2.065 Izin Usaha Pertambangan Tidak Produktif

Pencabutan gugatan menimbulkan akibat bagi para pihak, yaitu demi hukum para pihak kembali pada keadaan semula sebagaima sebelum adanya gugatan diajukan, sehingga seolah-olah tidak pernah terjadi sengketa.

Akibat Hukum Pencabutan Gugatan

Selain mengajukan gugatan TUN, gugatan perdata juga bisa menjadi opsi untuk membatalkan pencabutan IUP atau demi untuk mendapatkan ganti kerugian akibat pencabutan izin. Hanya saja, membutuhkan waktu yang tak sebentar.

Jalan Terjal Mengupayakan Pembatalan Pencabutan Izin Tambang

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Tindakan pencabutan dan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (&ldquo;KTUN&rdquo;) didasarkan pada asas <em>contrarius actus</em>. Bedanya, tindakan pembatalan umumnya dilakukan terhadap KTUN secara umum. Sementara pencabutan dilakukan atas jenis-jenis KTUN tertentu.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut silakan klik ulasan di bawah ini.</div>


Perbedaan Pencabutan dan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara

Gedung Kemendagri. Foto: www.kemendagri.go.id

Tidak setiap perda dibatalkan secara keseluruhan. Ada yang hanya diminta untuk diperbaiki bagian tertentu.

Kemendagri: Mayoritas Perda Bermasalah dari Pulau Jawa

Tentang Pembebasan dan Pemecatan Kekuasaan Orang Tua

Masalah Pencabutan Keputusan TUN

Beranda

Home

pencabutan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#pencabutan