Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat menyampaikan pidato kunci dalam pembukaan Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-2. Foto: NEE

Bisa memiliki perwakilan di parlemen dan pemerintahan lewat partai politik sekaligus memanipulasi opini publik melalui media massa yang dikuasai. 

Oligarki Pemilik Partai Politik Sekaligus Pengusaha Media Massa Berbahaya

Setiap pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengikuti pemilu dan kampanye tentu memerlukan sejumlah dana kampanye. Secara yuridis, dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye.

Adapun sumber dana kampanye berasal dari APBN, pasangan calon yang bersangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain ini mencakup antara lain perorangan dan badan usaha nonpemerintah. Apakah &ldquo;pihak lain&rdquo; ini termasuk pihak asing?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Capres Menerima Dana Kampanye dari Pihak Asing, Bolehkah?

Kabag Hubungan Antar Lembaga KPU Dohardo Pakpahan (tengah) dan Co-Founder What Is Up Indonesia & Co-Initiator Bijak Memilih Abigail Limuria (kanan) usai peluncuran platform bijakmemilih.id fase 2 di Jakarta, Senin (11/9/2023). Foto: RES

Ada sejumlah informasi yang tersedia dalam fitur tersebut. Seperti ideologi partai politik, laman dan sosial media resmi partai politik, sejarah, bakal calon anggota legislatif yang diusung, perolehan suara di daerah, tokoh partai politik, hingga yang terjerat kasus. 

Platform Bijak Memilih Bantu Generasi Muda Telusuri Rekam Jejak Peserta Pemilu 2024

Ketua KPU Hasyim Asyâ€™ari, Ketua KPK Firli Bahuri, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (14/7/2023). Foto: RES

Kampanye Hajar Serangan Fajar merupakan hasil dari kajian yang dilakukan KPK terkait potensi korupsi dalam Pemilu.

'Hajar Serangan Fajar' Jargon Lawan Praktik Politik Uang Pemilu 2024

Netty Prasetiyani dan Dede Yusuf. Foto: kolase Rfq

Partai Demokrat usul alokasi anggaran kesehatan dari APBN dan APBD ditingkatkan diatas 5 persen. Fraksi PKS berpendapat alokasi anggaran wajib itu penting untuk keberlanjutan layanan kesehatan berkelanjutan bagi masyarakat.

Dihapusnya Mandatory Spending, Alasan Demokrat-PKS Tolak Persetujuan RUU Kesehatan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">
Untuk dapat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (&ldquo;DPR&rdquo;), seorang Warga Negara Indonesia (&ldquo;WNI&rdquo;) harus memenuhi persyaratan tertentu dan diajukan sebagai Bakal Calon anggota DPR oleh partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta dalam Pemilihan Umum (&ldquo;Pemilu&rdquo;).

Lantas, bagaimana syarat dan cara menjadi anggota DPR?
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>

Syarat Jadi Anggota DPR dan Cara Penetapan Anggota Komisinya

Ilustrasi

Durasi iklan kampanye per hari untuk setiap stasiun TV bertambah dari 8 spot menjadi 10 spot paling lama 30 detik dan dari 4 menjadi 10 spot paling lama berdurasi 60 detik untuk setiap stasiun radio.

Rancangan Peraturan KPU Ini Tambah Durasi Iklan Kampanye di TV dan Radio

Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi. Foto: Tangkapan layar youtube channel Perludem

Salah satunya platform media sosial yang kerap digunakan untuk kampanye politik perlu membuka informasi tentang siapa target kampanye. Tak hanya regulasi dalam mengatur kampanye pemilu secara komprehensif, tapi juga code of conduct.

3 Poin Diusulkan dalam Perumusan Aturan Kampanye di Media Sosial

Beranda

Home

partai-politik

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#partai politik