Penyadapan Ilegal Kepada Presiden Tidak Otomatis Makar
Pasal 258 dan 332 KUHP Nasional merupakan kategori tindak pidana yang dilakukan dengan corak kesengajaan (dolus/opzet). Penegak hukum harus membuktikan keempat tersangka tersebut menghendaki dan mengetahui (willen en weten) intersepsi atau akses dilakukan tanpa dasar penegakan hukum. Hal ini dalam praktik peradilan dilakukan pembuktian secara tidak langsung (circumstantial evidence) melalui pola penargetan, ketiadaan register permintaan, dan perintah penghapusan berkas, yang dapat dimaknai sebagai kesadaran bahwa dirinya terlibat dalam perbuatan pidana (consciousness of guilt). Penghapusan data juga merupakan tindak pidana tersendiri menurut Pasal 32 ayat (1) UU ITE, sehingga perbarengan tindak pidana (samenloop) dapat dikonstruksikan karena menyerang kepentingan hukum yang berbeda.
Sedangkan makar dalam KUHP Nasional merujuk pada adanya niat (voornemen) melakukan serangan yang telah diwujudkan melalui persiapan perbuatan ataupun permufakatan jahat yang pengaturannya tertuang dalam ketentuan Pasal 160, 191, 192, 193, dan 196 KUHP Nasional. Dalam konteks dugaan tindak pidana yang dilakukan empat tersangka sebagaimana kasus yang disebutkan di atas, apabila hendak dikaitkan dengan tindak pidana makar yang masih menjadi opini publik maka jeratan pasal yang lebih memungkinkan dan relevan diterapkan adalah Pasal 160, 191 dan/atau 193 atau 196 KUHP Nasional. Namun untuk menganalisis lebih lanjut perlu dicermati konstruksi unsur-unsur tindak pidana (bestanddelen delict) makar yang membentuk pasal-pasal tersebut.
Beberapa unsur makar yang perlu dipahami berdasarkan norma-norma yang tertuang dalam Pasal 160, 191, 193, dan 196 KUHP Nasional. Pertama, niat khusus dengan maksud (bijzondere opzet/oogmerk) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 191 ditujukan untuk membunuh, merampas kemerdekaan ataupun membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Niat ini lebih spesifik daripada kesengajaan melakukan penyadapan terhadap Presiden untuk memeras, memata-matai, atau mengamankan posisi politik tanpa bermaksud melumpuhkan Presiden selaku kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, mencakup pula unsur dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 mengingat yang disadap secara ilegal tidak hanya Presiden, tetapi juga para pejabat pemerintah negara lainnya yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. Demikian pula halnya dengan unsur permukafakatan jahat ((samenspanning) dalam melakukan makar sebagai dimaksud diantaranya dalam Pasal 191 dan Pasal 193 juga diancam dengan pidana.
Kedua, persiapan perbuatan (voorbereidingshandeling) sebagai niat yang telah nyata dari permulaan pelaksanaan serangan makar sebagaimana yang tertuang dalam konstruksi Pasal 160. Hal ini dapat dipersamakan dengan konsep serangan (aanslag) yang dikenal dalam Pasal 104 jo. Pasal 107 KUHP Lama (UU No. 1 Tahun 1946) yang tidak sekedar niat, tetapi telah menggambarkan tindakan yang sudah melampaui tahap persiapan untuk melumpuhkan Presiden dan/wakil Presiden maupun menggulingkan pemerintahan yang sah. Ketiga, hubungan kausalitas (verband tussen oorzaak en gevolg). Segala informasi yang terkumpul hasil menyadap masih belum dapat dikategorikan serangan yang melumpuhkan Presiden dan menggulingkan pemerintahan yang sah. Penegak hukum harus mampu menunjukkan dan menguraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dakwaan maupun putusannya untuk maksud apa dan bagaimana informasi yang disadap itu dipakai. Maksud sebagai alat tekan untuk manuver menjatuhkan pemerintahan atau tujuan lain yang tidak berkaitan dengan makar. Penegak hukum tidak dapat menggunakan opini dan dalih berpotensi mengancam keamanan negara, kemudian memaksakan pengenaan norma-norma yang tertuang dalam beberapa pasal tentang makar tanpa adanya pembuktian yang jelas dan kuat dalam proses pemeriksaan dan persidangan apakah penyadapan ilegal terhadap Presiden tersebut identik dengan terpenuhinya unsur makar atau tidak. KUHP Nasional dan UU pidana sektoral lainnya harus diformulasikan secara terperinci, tidak terlalu meluas, tegas dan cermat (lex certa) yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum pidana agar tidak merugikan dan melanggar HAM dalam penerapannya.
Jaminan Penegakan Hukum yang Adil atas Pembuktian Tindak Pidana yang Berbeda
Menurut doktrin pidana dan struktur KUHP Nasional, penyadapan ilegal dan makar adalah dua delik yang berbeda dengan unsur (bestanddelen) yang berbeda pula. Penyadapan bisa menjadi bukti atau indikasi makar hanya jika unsur makar terpenuhi secara mandiri. Jadi ada perbedaan antara sangkaan formal penyidik (penyadapan, akses ilegal, penghapusan data) dan dugaan atau opini bahwa perbuatan itu bisa berkembang menjadi makar. Pemidanaan hanya dapat dikenakan atas perbuatan yang memenuhi rumusan delik secara tegas dan ketat (lex stricta). Memperluas makar hingga mencakup setiap perbuatan yang merugikan Presiden, dalam hal ini adalah penyadapan ilegal akan melanggar prinsip lex certa dan lex stricta karena makar menyangkut ancaman hukuman terberat. Hal tersebut juga sejalan dengan prinsip terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Nasional “nullum crimen sine lege stricta”.
Perbuatan pidana (actus reus) yang sama (penyadapan ilegal) dapat dilandasi niat yang berbeda-beda: pengawasan politik, kepentingan ekonomi, pengumpulan “kartu truf”, atau rencana mengganti kekuasaan. Hanya niat terakhir yang mengarah pada makar. Tanpa adanya sikap batin (mens rea) khusus yang mengarah pada pasal-pasal tentang makar, maka harus dikatakan delik makar tidak terbukti sekalipun delik penyadapan terbukti. Penyadapan secara melawan hukum memiliki pasal-pasal khusus dalam KUHP dan UU ITE. Namun, menggunakan pasal-pasal makar tanpa dasar unsur yang kuat berisiko dianggap overcriminalization.
*) Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H., Analis Hukum Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















