Penghujung tahun lalu kita dikagetkan oleh Bupati Meranti yang menggadaikan kantor Pemkab Meranti ke bank untuk jaminan pinjaman uang sebesar Rp100 miliar. Dicairkan oleh pihak bank sebesar 59 persen atau sekitar Rp59 miliar. Akibat hal tersebut, pihak Pemkab harus membayar cicilan Rp3,4 miliar setiap bulan. Melihat fenomena ini apakah bisa aset negara jadi jaminan utang ke bank?
Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. BMD merupakan salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah.
Di satu sisi, dalam memberikan sebuah pinjaman terdapat prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Dalam penerapannya, bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
BMD pada umumnya akan dicantumkan dalam laporan keuangan khususnya di dalam neraca pemerintah daerah. Jika tidak dikelola dengan efektif dan efisien akan menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan dan akan merugikan daerah tersebut, sehingga tata kelola (good governance) yang baik dalam unsur pemerintahan tidak terlaksana. Untuk menunjang tata kelola yang baik, pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan dengan baik mulai pada saat perencanaan dan penganggaran barang milik daerah hingga penatausahaan barang milik daerah itu sendiri.
