Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
Tahapan pemutakhiran data pemilih memiliki beragam potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi dan d...
Mempersoalkan Frasa "Gangguan Lainnya" Sebagai Syarat Penundaan Pemilu
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 431 ayat (1) serta Pasal 432 ayat (2) UU Pemil...
Kembali Digugat, KPU Diminta Tunda Alur Tahapan Pemilu 2024
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pertama Perkara No.219/Pdt.G/2023/PN Jkt.P...
Polemik Hukum Putusan PN Jakarta Pusat Penundaan Tahapan Pemilu
Perkara ini pernah diuji ke PTUN dan dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Keputusan KPU tentang ...
Tabrak Konstitusi dan UU Pemilu, MA Diminta Periksa Majelis Hakim Penundaan Pemilu
Pasal 22E UUD 1945 mengamatkan Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Sementara Pasal 470...
Putusan PN Jakpus Penundaan Pemilu, Menkopolhukam: Kita Harus Lawan Secara Hukum
Selain melampaui kewenangannya, putusan penundaan pemilu hanya karena gugatan perdata partai politik...
Perlu Jalan Tengah Perbaiki Sistem Pemilu Proporsional
Memadupadankan kelebihan masing-masing sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Mengatasi Kompleksitas Kelemahan Sistem Proporsional Terbuka
Mulai caleg yang diusung harus merepresentasikan derajat kedekatan warga dengan partai, hingga memil...