Ketika ada perseteruan antara perusahaan dengan warga sekitar, dan berujung ke ruang pengadilan, warga masyarakat biasanya meminta bantuan dari organisasi-organisasi bantuan hukum (OBH) terdekat. Warga dapat meminta bantuan kepada para pengacara dan paralegal di OBH untuk mendampingi mereka dalam litigasi. Di persidangan, pengacara dari OBH akan berhadapan dengan kuasa hukum perusahaan.
Studi terbaru yang dilakukan Santy Utami Kouwagam, dan dipertahankan di Leiden University, menunjukkan bagaimana strategi pengacara perusahaan-perusahaan besar memenangkan sengketa tanah di pengadilan. Perusahaan menggunakan banyak cara, termasuk menyewa pengacara untuk melakukan lobi agar memenangkan perkara. Dengan kata lain, ketika berhadapan dengan perusahaan bermodal besar dan punya lobi kuat, warga miskin hanya bisa bergantung pada bantuan pengacara dari OBH.
Kondisi ini tak berarti para pihak tak memiliki kesamaan di depan hukum. Konstitusi jelas menyebutkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi sudah umum diterima bahwa ada ketidakseimbangan sumber daya dalam kasus semacam itu. Warga miskin memiliki sumber daya dan akses yang lebih sedikit dibandingkan para pemilik modal.
Itulah sebabnya negara hadir dalam rangka perlindungan kepada warga miskin. Dalam kasus hukum, kehadiran negara diwujudkan antara lain dalam penyediaan dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2013, anggaran dalam APBN terus mengalami dinamika.
