Menyeruaknya kabar penyimpangan data Ease of Doing Business (EoDB) nyatanya mengejutkan dunia. Soalnya, banyak negara yang menjadikan peringkat EoDB sebagai acuan serius untuk memacu peningkatan kemudahan iklim berusaha dan memancing masuknya investasi.
Bahkan banyak kebijakan besar di berbagai negara yang dibentuk atas landasan ingin meningkatkan peringkat kemudahan berusaha negaranya dalam survei World Bank yang dipandang prestis itu. Tak terkecuali Indonesia yang bahkan memberlakukan aturan sapujagat, Omnibus Law maupun aturan-aturan lain setingkat peraturan kementerian/lembaga demi mengejar misi peringkat ke-40 EoDB.
Begitu prestisnya peringkat EoDB berikut pengaruhnya yang sangat besar dalam memancing investasi nyatanya tak melepaskan survei ini dari dugaan praktik manipulatif yang disinyalir melibatkan pejabat tingginya, Kristina Georgiva (mantan CEO World Bank) dan Jim Yong Kim (mantan Presiden Bank Dunia).
Dari hasil investigasi independen firma hukum WilmerHale, terungkap adanya perubahan data tak wajar atas peringkat EoDB China (2018), Arab Saudi (2020) dan Azerbaijan (2020). Georgiva disebut-sebut telah menekan staff World Bank dan melakukan serangkaian strategi untuk menaikkan peringkat China pada EoDB report 2018. Alhasil, China yang seharusnya berada di peringkat ke 85 naik menjadi peringkat ke 78.
