Gubernur bisa bertindak sesuai batas kewenangannya.
Ada jalur arbitrase internasional yang bisa digunakan kedua turut tergugat.
Peluang masyarakat adat mendapat pengakuan dinilai kian dipersempit.
Diduga melanggar UU No. 5 Tahun 1990. Ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Pemerintah menargetkan untuk membuka perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar pada 2019. Kebijakan ...
Mulai kelembagaan penyelenggaraan konservasi keanekaragaman hayati hingga aspek penegakan hukum ter...
Pola penyelesaian memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan.
Petani Kendeng yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JM-PPK) melakukan...