Penggantian tanda tangan memang diperbolehkan menurut Pasal 1875 <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/node/686?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHPerdata" style="color:blue; text-decoration:underline">KUH Perdata</a> sepanjang diakui kebenarannya oleh yang bersangkutan. Namun berdasarkan penelusuran kami, penggantian tanda tangan hanya dapat dilakukan dengan didahului oleh penetapan Pengadilan Negeri. Adanya penggantian atau tidak diakuinya tanda tangan oleh pihak yang membuat perjanjian tidak serta merta dapat membatalkan perjanjian. 

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apakah Perubahan Tanda Tangan Membatalkan Perjanjian?

Dalam hal terjadi pemisahan anak dengan orang tua, misalnya akibat perceraian, maka anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.

Di sisi lain, jika dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) dicantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya, tapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah. Apa dasar hukumnya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Dilarang Bertemu Anak Kandung oleh Pemegang Hadhanah

Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kewenangan besar dalam membentuk suatu aturan. Kewenangan berupa tindakan hukum pemerintah tersebut telah ada dan berkembang sejak orde lama hingga reformasi berupa Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres), hingga Penetapan Presiden (Penpres). 

Apa perbedaan keempat peraturan yang dibuat oleh presiden tersebut?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Perbedaan Keppres, Perpres, Inpres, dan Penpres

Di Indonesia sebenarnya aturan mengenai prosedur penggantian jenis kelamin (transgender) tidak diatur secara khusus. Akan tetapi, syarat ganti jenis kelamin secara hukum administratif harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan untuk kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana. Sebab, penggantian jenis kelamin termasuk sebagai pencatatan peristiwa penting lainnya menurut <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</a>&nbsp;dan perubahannya.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk memperoleh penetapan pengadilan, pada dasarnya hal tersebut diatur oleh masing-masing pengadilan. Sebagai contoh, dalam artikel ini kami mengutip penetapan izin mengganti jenis kelamin pada sebuah kasus di salah satu pengadilan negeri.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Prosedur Hukum Ganti Jenis Kelamin

Sumber: Shutterstock

Tanah berstatus hak milik pun dapat dikualifikasi sebagai tanah terlantar dan dapat ditertibkan. Jangka waktu penguasaan selama 20 tahun.

Status Tanah Terlantar dan Putusan-Putusan Pengadilan yang Relevan

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Sebelum mengajukan gugatan, upaya yang harus Anda lakukan adalah mengajukan permohonan penetapan ahli waris kepada pengadilan agama, jika beragama Islam, atau pengadilan negeri, jika bukan beragama Islam.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Jika tidak semua ahli waris akan menggugat secara langsung, maka dapat memberikan kuasa pada ahli waris yang akan menggugat. Selain itu, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki alas hak atau ternyata pihak yang berkepentingan ada yang tidak menjadi penggugat, maka gugatan dapat dikualifikasi mengandung error in persona, sehingga gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima.</div>

Langkah Ketika Salah Satu Ahli Waris Tidak Ikut Menggugat

Ilustrasi penentuan hilal Ramadhan dan penetapan Idul Fitri. Foto: RES

Ada peran Pengadilan Agama.

Apa Dasar Hukum Penetapan Lebaran oleh Menteri Agama? Inilah Penjelasannya

Upaya Hukum Terhadap Penetapan Pengadilan

Beranda

Home

penetapan

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#penetapan