Seluruh ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KM.35 Tahun 2003 dapat dimas...
Maksud dan tujuan revisi antara lain untuk mengakomodasi kemudahan aksesibilitas bagi masyarakat.
Tim biro hukum Kementerian Perhubungan tengah intens membahas perbaikan dan revisi Peraturan Menteri...
Sebelum membuat aturan, Kemenhub perlu memahami terlebih dahulu fundamental bisnis taksi daring (onl...
Sedikitnya terdapat 14 pasal dalam PM 26 Tahun 2017 yang dianggap bertentangan dengan undang-undang.
Menhub Minta 3 hal pokok dalam Permenhub 26/2017 untuk diperhatikan.
Bahkan penerapan jumlah kuota kendaraan taksi online berpotensi terjadinya monopoli.
Tim Advokasi Pengemudi Online menuntut Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 dicabut.