<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><em>Omnibus law</em> merupakan sebuah undang-undang yang mengatur dan mencakup <strong>berbagai jenis materi muatan yang berbeda-beda </strong>atau mengatur dan mencakup semua hal mengenai <strong>suatu jenis materi muatan</strong>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Mengenai pembentukan satuan tugas (&ldquo;satgas&rdquo;) yang Anda maksud, sepanjang penelusuran kami, saat ini diatur dalam <a href="https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5df856486af2f/node/534/keputusan-menteri-koordinator-bidang-perekonomian-nomor-378-tahun-2019" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan Kadin untuk Konsultasi Publik Omnibus Law</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Satgas tersebut diketuai oleh <strong>Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dibantu 8 wakil ketua dan 127 anggota</strong> di dalamnya. Satgas ini bertugas pokok untuk menginventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka pembentukan <em>omnibus law</em> penciptaan lapangan kerja dan perpajakan melalui hasil konsultasi publik.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Siapa dan Apa Tugas Satgas <i>Omnibus Law</i>?

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in"><a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt543df13291bf4/undang-undang-nomor-23-tahun-2014#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</a> dan perubahannya tidak melarang seorang wakil kepala daerah menjadi pengurus atau ketua dari Kamar Dagang dan Industri (&ldquo;Kadin&rdquo;). Hal tersebut dikarenakan sifat dari organisasi terkait yang bukan merupakan bagian dari pemerintah dan bukan pula perusahaan yang mencari keuntungan, sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/3765/undangundang-nomor-1-tahun-1987#dokumen" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri</a>.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Di sisi lain, keanggotaan Kadin memang terdiri atas para pengusaha. Namun yang bersangkutan tidak harus berstatus sebagai komisaris atau direksi pada suatu perusahaan. Menjadi komisaris atau direksi sendiri merupakan sesuatu yang terlarang bagi wakil kepala daerah.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Bolehkah Wakil Bupati Merangkap Jabatan sebagai Ketua Kadin?

Beranda

Home

kadin

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#kadin

Siapa dan Apa Tugas Satgas Omnibus Law?

Bolehkah Wakil Bupati Merangkap Jabatan sebagai Ketua Kadin?