#militer

Karena potensi menimbulkan konflik kewenangan antara TNI dengan lembaga lain, Komnas HAM mengusulkan...

Bantuan hukum adalah hak setiap warga negara, termasuk aparatur negara, dalam hal ini anggota Kepoli...

Mengurus peningkatan kerukunan umat beragama tidak termasuk dalam tugas OMSP sebagaimana diatur UU T...

Pemerintahan sipil seharusnya tidak menggoda dan turut memastikan profesionalitas TNI-Polri dengan t...

Pasal 43 I ayat (3) UU No.5 Tahun 2018 perlu dicabut. Pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme harus ...

Substansinya dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan HAM. Kebijakan ini seharusn...

Pemerintah lebih baik membenahi profesionalisme komponen utama dan menjalankan reformasi militer seb...

Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Or...