KPA menilai RUU Cipta Kerja sektor agraria bertentangan dengan konstitusi (putusan MK), UU No.5 Tahu...
Penataan kembali kewenangan sektor perdagangan dapat memberikan penyederhanaan perizinan, prosedur d...
Untuk mempermudah penyusunan RUU HPI karena beririsan dengan UU dan peraturan lain.
Pasal 166 RUU Cipta Kerja dinilai bertentangan dengan Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015. Pembahasan R...
PBHI Jakarta menilai pasal per pasal di dalam omnibus law seharusnya berpihak kepada kepentingan rak...
Karena RUU Cipta Kerja melemahkan unsur “melawan hukum” dalam proses perizinan dan investasi, sehing...
Baleg siap bila diamanatkan untuk membahas draf RUU dengan menyerap berbagai masukan dan aspirasi da...
Karena mengubah/menghapus sejumlah ketentuan dalam UU No.32 Tahun 2009, diantaranya menghapus sanksi...